Mayoritas Warga Tidak Setuju Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli BBM
NU Online · Selasa, 6 September 2022 | 16:30 WIB

Mayoritas Warga Tidak Setuju Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli BBM. (Foto: NU Online/Suwitno).
Aru Lego Triono
Penulis
Jakarta, NU Online
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut bahwa mayoritas warga tidak setuju dengan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar.
Pernyataan tersebut merupakan hasil survei LSI yang dilakukan secara nasional pada 13-21 Agustus 2022. Hasil temuan dari survei ini kemudian dirilis oleh LSI, pada Ahad (4/9/2022) lalu. LSI melakukan survei ini dalam rangka menemukan kondisi ekonomi dan peta politik menjelang 2024.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asumsi simple random sampling). Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh LSI adalah terkait kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Pemerintah bertujuan agar dapat mengetahui mana kelompok warga yang berhak mendapatkan Pertalite dan Solar secara tepat sasaran.
Hasil survei menunjukkan, sebanyak 43,6 persen responden menjawab tidak setuju sama sekali terhadap kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM itu. Sementara responden yang kurang setuju sebanyak 29,6 persen dan setuju 19,4 persen. Hanya 1,9 persen yang sangat setuju penggunaan MyPertamina. Responden yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 5,5 persen.
PeduliLindungi untuk Beli Migor Curah
Selain MyPertamina, ada juga kebijakan pemerintah tentang penerapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng curah. Pemerintah bertujuan agar bisa memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat secara tepat sasaran. Namun, sebagian besar warga justru tidak setuju dengan kebijakan ini.
“Mayoritas kurang/tidak setuju kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” demikian dikutip NU Online dari dokumen hasil survei LSI, Selasa (6/9/2022).
Sebanyak 46,2 persen menyatakan tidak setuju sama sekali terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng curah itu. Kemudian ada 31 persen responden yang menyatakan kurang setuju, 16,1 persen setuju, dan 1 persen sangat setuju. Sebanyak 5,7 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Aiz Luhtfi
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua