Masyarakat Diimbau Jernih Sikapi Kisruh KPK-Polri
NU Online · Rabu, 18 Februari 2015 | 00:20 WIB
Jakarta, NU Online
Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memancing beragam reaksi dari berbagai kalangan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan terpancing pada pembelaan salah satu pihak.
<>
"Low impeachment, penegakan hukum harus menjadi panglima, bahwa siapapun yang salah harus taat hukum," kata Katib Syuriyah Pengurus Wilayah NU (PWNU) DKI Jakarta KH Zuhri Yaqub saat diwawancarai wartawan usai mengisi pengajian rutin di Kediamannya Jalan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (17/2).
Menurutnya, sudah sepatutnya republik ini menjunjung tinggi moral dan tidak mempertontonkan yang tidak baik bagi masyarakat. Tak seyogianya kedua lembaga penegak hukum tersebut memiliki kepentingan untuk saling menjatuhkan, apalagi disertai unsur dendam. “Ini yang tidak boleh dipertontonkan di republik ini," ujar kiai asal Betawi itu.
"Masyarakat dan umat jangan terlalu terprovokasi pada salah satu pihak, bagaimanapun kita harus memandang dengan kaca mata yang jernih, keberpihakan kita hanya boleh pada kebenaran, yang benar harus membuktikan kebenarannya, yang salah harus dibuktikan kesalahannya," pesannya
Hukum bukan mencari menang atau kalah, melainkan menjunjung tinggi keadilan demi menjaga moralitas bangsa. "Berharap semua pihak bukan mengedepankan persoalan menang kalah. Ini persoalan bangsa, karena pertaruhannya adalah republik ini, persoalannya adalah bagaimana menegakan kebenaran, moralitas bangsa mau ditaruh dimana yang seharusnya moralitas dijunjung tinggi," pungkasnya. (Junaidi/Mahbib)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua