Kiai Said: Agama untuk Bangun Peradaban, Bukan Merusaknya
NU Online · Senin, 29 Juli 2019 | 11:30 WIB
Husni Sahal
Kontributor
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa agama harus digunakan untuk membangun peradaban. Bukan sebaliknya, yakni dipakai untuk memecah persatuan, seperti dengan membuat hoaks, fitnah, dan menebarkan kebencian. Menurutnya, itu tindakan yang salah.
Demikian disampaikan Kiai Said pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara PBNU dan Nusantara TV, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
"Jadi yang sebenarnya agama itu untuk membangun peradaban, eh belakangan malah dijadikan alat untuk merusak peradaban: tempat mencaci maki, tempat menyebarkan hoaks, tempat menyebarkan fitnah atas nama agama. Ini jijik banget ini. Jijik banget kita melihatnya," kata Kiai Said
Fenomena ini menjadi lebih memprihatinkan karena pelaku yang merusak peradaban bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi juga dilakukan kalangan terdidik. Hal itu terbukti dari banyaknya hasil riset yang menunjukkan banyak mahasiswa terpapar radikalisme melalui doktrinasi di kampusnya.
Sehingga, sambung Kiai alumnus Universitas Ummul Qura Makkah ini, jika ada mahasiswa atau santri di lingkungan NU yang terpapar radikalisme agar ‘dikeluarkan’ karena membahayakan persatuan.
"Kalau ada usir aja, Pak Bukhori (Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU), kalau ada (di) UNU atau pesantren yang radikal, usir saja," ucapnya.
Menurutnya, NU sejak 1936 telah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara damai sekali pun tidak menggunakan negara agama Islam. Kemudian di Muktamar NU yang diselenggarakan di Situbondo pada 1984, NU menegaskan komitmennya dengan menerima empat pilar, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-undang Dasar 1945.
"(Jadi) Tidak boleh warga NU ada yang bermimpi menjadikan Indonesia sebagai negara Islam (formal)," ujarnya.
Ia mempersilakan kelompok yang tidak mau menerima Pancasila dan tiga pilar lainnya untuk tinggal di negara lain. Sebab, warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
"Satu-satunya yang kita anggap konstitusional adalah yang berdasarkan Pancasila. Kalau tidak (mau Pancasila), silakan pilih pindah ke Afghanistan," ucapnya diikuti tawa hadirin.
Hadir sejumlah Ketua PBNU, yaitu KH Abdul Manan Ghani, KH Hasib Wahab, H Robikin Emhas, H Aizzuddin Abdurrahman, Juri Ardiantoro, Sekjen PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini, Presiden Komisaris Nusantara TV Nurdin Tampubolon, Ketua LTM PBNU Ustadz H Mansur Syaerozi, dan Sekretaris LD PBNU Ustadz H Bukhori Muslim. (Husni Sahal/Muchlishon)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua