Ketua PBNU Gus Ulil Harap Pemilu 2024 Berjalan Damai dan Terhindar dari Polarisasi 

Jakarta, NU Online 

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ulil Abshar Abdalla berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan damai, serta terhindar dari polarisasi dan politik identitas.

"Kita menghendaki Pemilu saat ini bisa dihindarkan dari segala politik identitas, polarisasi. Kita ingin Pemilu ini sebagai satu fase saja supaya kita selamat melangkah ke depan," ujarnya kepada NU Online, Rabu (15/11/2023).

Ia mengingatkan kembali imbauan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam berbagai kesempatan yang menyatakan bahwa Pemilu merupakan tahapan yang harus dilewati untuk langkah ke depan guna meraih cita-cita besar bangsa Indonesia.

"Gus Yahya berkali-kali mengatakan Pemilu ini sebenarnya hanya tujuan antara saja. Tujuan yang paling penting adalah kita ingin menjadikan Indonesia ini bisa meraih cita-cita besar yaitu Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju dan sejahtera," terangnya.

Menurut Gus Ulil, untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut maka Pemilu tak boleh dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai sarana untuk mencapai cita-cita besar Indonesia, yakni menjadi negara maju dan masyarakatnya sejahtera.

"Gus Yahya selalu mengingatkan agar Pemilu ini berjalan dengan damai, masyarakat jangan terlalu terpolarisasi oleh pilihan dan aspirasi politiknya. Karena ini hanya tujuan antara saja, bagi NU yang penting adalah kita selamat melewati fase ini. Karena kalau kita terlibat di dalam polarisasi yang emosional karena pilihan politik yang berbeda itu berbahaya," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan tentang rekomendasi politik pada Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2023 yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta September lalu.

“Kita sudah mengeluarkan rekomendasi politik, antara lain kita mengangkat kembali 9 pedoman berpolitik bagi warga NU,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa 9 pedoman berpolitik warga NU tersebut bukan hanya relevan bagi warga NU saja, tetapi juga masyarakat Indonesia untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan pilihan.

Sembilan pedoman berpolitik warga NU 

1. Berpolitik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. Berpolitik haruslah didasarkan kepada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa;

3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama;

4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah;

5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran, didasari moralitas agama, konstitusional, dan adil sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati;

6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya; berpolitik, dengan alasan apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa;

7. Berpolitik, dengan alasan apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa;

8. Perbedaan aspirasi politik di kalangan warga nahdliyyin haruslah tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu', dan saling menghargai satu sama lain;

9. Politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah, begitu rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat state heavy, melulu dikuasai pemerintah dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.