Ketua Lembaga Perekonomian PBNU Dorong Pemerintah Siapkan Strategi Antisipasi Terkait Kelanjutan PPKM

Jakarta, NU Online

Menanggapi dampak perekonomian akibat pelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP-PBNU) Jaenal Effendi mengatakan, tugas pemerintah adalah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kepanikan warga. Pasalnya, perpanjangan PPKM membawa dampak ganda cukup luas, tidak hanya bagi kalangan akar rumput, hal ini juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara.

“Ini tidak bisa dipungkiri. Hanya saja diperlukan beberapa skenario (strategi) pemerintah harus mengambil langkah, sehingga tidak membuat panik masyarakat,” ujar Jaenal dalam siaran langsung bertajuk PPKM Diperpanjang, Ini Gimana Sih? di TVNU, Selasa (3/8) malam.

Pemodelan strategi terkait perpanjangan PPKM ini bila dilakukan dengan baik sesuai arahan dari petinggi pusat, menurut dia, bisa menjadi alternatif yang mampu mengurangi kecemasan warga terdampak. Artinya, alasan di balik perpanjangan PPKM juga perlu diberitahukan dengan jelas kepada masyarakat agar mereka bisa memahami secara utuh dan menyeluruh. Sekalipun PPKM dilanjutkan, aktivitas produktif harus tetap berjalan menyesuaikan kebijakan yang ada.

“Dan itu yang perlu kita sentuh, aspek psikologi untuk tetap berkarya, untuk tetap beraktivitas. Ini yang menjadi konsen untuk dicermati bersama,” ujar Direktur Bisnis dan Management aset Komersial IPB itu.

Lebih lanjut, terkait pengistilahan dua sayap yang kerap dipergunakan selama pandemi, meliputi aspek kesehatan dan ekonomi, dosen dan peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menjelaskan bahwa  disadari atau tidak jika kedua hal itu diakomodasi secara tepat. PPKM merupakan skenario dari pengendalian ekonomi yang lebih baik, dengan catatan penyosialisasian dan perencanaan tetap harus disampaikan kepada masyarakat.

“Masyarakat itu akan sangat senang ketika disuguhkan data-data informasi,” jelas Jaenal.

Karena itu, Jaenal mendorong pemerintah untuk menyuguhkan data-data terkait kondisi negara yang sebenarnya saat PPKM berlangsung. Misalnya, penggambaran sisi perekonomian yang kemungkinan akan mengalami penumbuhan, namun pada sisi kesehatan pengeluaran pemerintahnya lebih diatur untuk aspek-aspek kursial saja.

“Ini perlu disuguhkan sehingga gonjang-ganjing apapun itu tidak akan terjadi. Nah, ini harus sudah mulai diinisiasi oleh pemerintah,” bebernya.

Bahkan, dia menegaskan, beberapa data soal jumlah tenaga kerja atau karyawan yang terkena PHK akibat PPKM seharusnya sudah mulai diinformasikan oleh kementerian lembaga terkait. Data itu harus diberikan secara detail dan riil kepada masyarakat sebagai informasi tambahan. “Sampai saat ini kan itu tidak ada datanya,” tegas dia.

Di kesempatan yang sama, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov, turut menanggapi persoalan kelanjutan PPKM terhadap perekonomian atau aspek sosial lainnya. Dia mengatakan bahwa bila dibandingkan dengan negara lain selama hampir dua tahun ini Indonesia masih belum dapat menangani dengan baik permasalahan pandemi ini. Dampak lainnya bukan hanya terhadap krisis kesehatan atau krisis ekonomi, terapi bisa menjadi krisis multidimensi. 

“Saya berikan contoh, misalnya di Malaysia saja yang dekat dengan kita baru-baru ini terjadi krisis politik yang juga dipicu oleh penanganan pandemi dan dampak ekonomi yang tidak bisa dikendalikan,” kata Abra.

Kontributor: Syifa Arrahmah
Editor: Syakir NF