Kemenag Canangkan Haji 2025 Ramah Disabilitas, Petugas Harus Perlakukan Jamaah dengan Setara

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Deka Kurniawan mengungkapkan kegembiraannya ketika Kementerian Agama mencanangkan bahwa penyelenggaraan haji 2025 sebagai Haji Ramah Disabilitas, selain Haji Ramah Lansia. Sebab menurutnya, penyandang disabilitas kerap mengalami stigma atau pandangan negatif dan diskriminasi.

Deka juga menekankan pentingnya komunikasi dan penggunaan istilah yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, penggunaan bahasa yang inklusif adalah langkah awal dalam membangun pelayanan publik yang ramah disabilitas, terutama dalam kegiatan besar seperti penyelenggaraan ibadah haji.

“Petugas haji harus menjadi garda depan dalam memperlakukan semua jamaah dengan setara, termasuk dalam pemilihan kata,” ujar Deka, Rabu (16/4/2025) saat mengisi materi Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

KND juga mendorong Kemenag untuk memberikan pelatihan khusus kepada para petugas haji terkait pelayanan kepada jamaah penyandang disabilitas. Selain itu, KND mengusulkan adanya fasilitas aksesibel di setiap titik layanan selama pelaksanaan haji.

Dengan langkah ini, ia berharap jamaah haji penyandang disabilitas dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan bermartabat, tanpa mengalami perlakuan diskriminatif akibat penggunaan bahasa yang tidak tepat.

Ia mengatakan, ibadah haji merupakan hak bagi seluruh warga negara dan ini sesuai dengan amanah UUD. Salah satunya, UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

"Lalu, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di pasal 5 dikatakan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya serta memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan," tutupnya.

457 jamaah haji disabilitas

Sementara itu, Fatimah Asri Muthmainnah, seorang perempuan penyandang disabilitas fisik yang juga anggota Komisioner KND menegaskan bahwa kaum disabilitas bukan berarti tidak mampu apa-apa karena mereka hanya punya cara lain untuk melakukan sesuatu.

Menurutnya, interaksi dan komunikasi yang tepat perlu dipahami ketika sedang berhadapan dengan penyandang disabilitas, tak terkecuali dengan petugas haji. Apalagi menurutnya, jamaah haji penyandang disabilitas tahun ini mencapai 457 orang.

"457 penyandang disabilitas yang berangkat naik haji tahun ini dan ada 23 orang yang membutuhkan pendampingan. Yang berangkat disabilitas fisik semua. Yang tidak mendapat pendampingan mungkin dengan keluarga. Tapi itu bukan berarti bapak ibu bisa melepas karena ada keluarga," ujar Fatimah Asri Muthmainnah yang akrab disapa Umi Aci ini pada kesempatan yang sama, pada Rabu (16/4/2025) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

“Bapak ibu (petugas haji) harus bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat,” tambah perempuan yang juga Pengasuh Pesantren Al-Aziz Lasem, Rembang, Jawa Tengah ini.

Umi Aci menerangkan, sebagian besar penyandang disabilitas tidak terlalu membutuhkan pertolongan ekstra. Karena menurutnya, mereka membutuhkan bantuan karena ada hambatan lingkungan atau sosial.

"Jika hambatan individual terhadap penyandang disabilitas bisa diatasi, maka hambatan sosial dan lingkungan terhadap mereka bisa dieliminasi," katanya.

Ia mencontohkan, pola interaksi yang dapat diaplikasikan petugas haji terhadap jamaah disabilitas, yaitu "anda tidak apa-apa?" atau "apakah anda butuh bantuan?".