Kembangkan Ekonomi, KKP Jalin Kemitraan dengan PBNU

Jakarta, NU Online
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Ekonomi Umat melalui Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kamis (5/11l) siang, di Gedung Mina Bahari, Jalan Merdeka Timur 16, Jakarta.
<>
Selain kedua institusi itu turut pula menandatangani Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Universitas Gadjah Mada (UGM), PT PAL (Persero), dan lembaga swadaya masyarakat Rare. Prosesi penandatanganan dilakukan masing-masing pimpinan lembaga tersebut.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam kesempatan itu mengapresiasi kepercayaan KKP kepada PBNU dalam kerja sama ini. Mengutip hadits Nabi, ia menegaskan bahwa ada tiga hal yang mesti dikuasai negara, tak boleh dimonopoli segelintir orang, yakni air (laut), api (energi), dan hutan. Menurutnya, Indonesia dikarunia anugerah kekayaan laut yang luar biasa, yang mesti dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Untuk mengelola kekayaan sebanyak itu, tidak mungkin kita berjalan sendirian. KKP harus bermitra dengan civil society, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan lainnya,” ujarnya.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti di hadapan forum mengatakan pihaknya akan bekerja total melindungi kedaulatan kekayaan laut Indonesia agar bisa dinikmati rakyat Indonesia sendiri, termasuk dengan menenggelamkan kapal-kapal asing seperti yang selama kepemimpinannya lakukan. Ia berharap lembaga mitra membantu mengoptimalkan sumber daya laut dan perkikanan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, PBNU bisa membantu dari segi budi daya ikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Rencana KKP untuk membuat ribuan kapal bagi nelayan juga akan disambut dengan membuat kelompok-kelompok nelayan di sekitar pantai agar bantuan kapal tersebut berjalan efektif dan berbuah maksimal.

Hadir dalam forum MoU itu Rektor UGM Dwikorita Karnawati, Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin, Wakil Presiden Rare Taufiq Alimi, Ketua BNP2TKI Nusron Wahid, Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra, serta sejumlah pengurus PBNU dan staf KKP. (Mahbib Khoiron)