DPR Terima Surat Permohonan Konsultasi Perubahan Rencana Induk IKN

Jakarta, NU Online 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah menerima surat permohonan konsultasi terkait perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Permohonan tersebut diajukan oleh Kepala Otorita IKN dan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/7/2025).

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa surat dari Kepala Otorita IKN itu telah diterima oleh pimpinan DPR pada awal pekan ini. 

"Tanggal 21 Juli 2025. Hal, permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara," kata Adies.

Ia menjelaskan bahwa surat yang diajukan Kepala OIKN tersebut bernomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025.

Namun, Adies belum memaparkan secara rinci isi maupun tujuan perubahan dalam rencana induk IKN yang dimaksud dalam surat tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Adies juga menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat dari Komisi III DPR RI terkait Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut bernomor B/799/Pw.01.02/7/2025 dan diterima pimpinan dewan pada 23 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa seluruh surat yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku di DPR.

"Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Rapat Paripurna Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 ini juga membahas sejumlah agenda penting, seperti laporan pembahasan RAPBN 2025, pengambilan keputusan terhadap usulan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR RI.

Adies memastikan rapat digelar dalam kondisi kuorum. "Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 347 orang anggota dari 579, dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata dia.

Rapat Paripurna kali ini juga dihadiri oleh pimpinan DPR lainnya, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Dasco, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.