Bareskrim Polri: Banyak Akun Anonim di Sosial Media, Ujaran Kebencian Marak

Jakarta, NU Online
Ditsiber Mabes Polri M Fadil Imran mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Negara menjamin kebebasan untuk berbicara secara online. Tetapi Indonesia juga negara hukum. Setiap warga bertanggung jawab atas ujaran kebencian. Sedangkan akun anonim media sosial menjadi ruang gelap yang menghambat proses hukum.

Demikian disampaikan Fadil Imran pada diskusi terbatas yang bertema Optimalisasi Peran dan Sinergi Antarpemangku Kepentingan dalam Penanganan Ujaran Kebencian di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (15/3) siang.

“Prinsipnya kita bekerja di udara (online) dan di darat (offline), kita mau tahu orangnya offline. Kita perlu mereduksi energi kebencian. Ruang gelap harus dihapus. Orang boleh teriak apa saja, tapi tanggung jawab. Orangnya jelas,” kata Fadil Imran pada diskusi yang diselenggarakan Imparsial dan Fahmina Institute.

Menurutnya, ruang gelap ini menjadi kendala bagi aparat untuk melakukan penyidikan. Di media sosial ada banyak ruang gelap. Banyak akun anonim di mana banyak orang bebas bicara tanpa ketahuan identitasnya.

“Tetapi Facebook memberikan kesempatan bagi anonimus. Tapi nggak mungkin kita menutup Facebook,” kata Fadil.

Ia menambahkan bahwa proses hukum merupakan upaya terakhir meredam ujaran kebencian. Yang tidak kalah penting adalah mengedukasi masyarakat terkait norma-norma setempat.

“Orang boleh saja mengganti gambar kepala pada foto presiden dengan kepala binatang tertentu, tetapi identitas orang tersebut jelas, bukan pakai akun anonim,” kata Fadil.

Selain Fadil, hadir sebagai narasumber Rosidi dari Fahmina, Teguh dari Kominfo, Savic Ali dari Gusdurian, dan Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi. (Alhafiz K)