Purwakarta, NU Online
Dalam memandang kalender Masehi umat Islam tidak perlu membenturkan antara kalender Islam dan bukan Islam. Pasalnya dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia semuanya menggunakan kalender Masehi dan semua momentumnya diperingati dengan menggunakan kalender Masehi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Purwakarta Mahmud Mazahib, Rabu (4/1).
"Saya mendengar kemarin ada segelintir pihak yang mengharamkan peringatan tahun baru Masehi. Kalau ini sudah terbentuk dalam pikiran masyarakat, dikhawatirkan akan berimbas pada peringatan-peringatan hari nasional lainnya karena semuanya menggunakan kalender Masehi," kata alumni Pascasarjana Uninus Bandung ini.
Dengan memperingati tahun baru 2017 kemarin, bukan berarti kita berpihak pada kalender Masehi dan menolak kalender Hijriyah. Pasalnya pada tahun baru Hijriyah pun umat Islam Indonesia selalu memperingati dengan caranya sendiri, minimal dengan membaca doa akhir dan awal tahun.
"Kalau yang dipermasalahkannya adalah tatacara memperingatinya tentu saja kita sepakat, karena tidak sedikit orang yang memperingati tahun baru Masehi dengan cara hura-hura yang tidak produktif bahkan cenderung mendekati maksiat," tambahnya.
Yang menjadi persoalan, kata dia, adalah membandingkan bahkan cenderung membenturkan antara tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Hal seperti ini sebelumnya telah terjadi pada simbol (baca:gelar) sosial-keagamaan, sebagaimana pernah digunakan oleh pihak penjajah untuk mengendalikan dan mengadu domba masyarakat pribumi.
Menurutnya, adanya gelar haji, raden, dan gelar bangsawan lainnya itu untuk mengendalikan masyarakat kita supaya bisa mudah diawasi dan dikendalikan oleh pihak penjajah.
"Kita peringati tahun baru Masehi sebagai wujud kecintaan kita pada Indonesia, kita juga peringati tahun baru Hijriyah sebagai wujud kecintaan kita terhadap Islam karena Islam dan nasionalisme menyatu dan saling berkaitan," pungkasnya. (Aiz Luthfi/Alhafiz K)
Dalam memandang kalender Masehi umat Islam tidak perlu membenturkan antara kalender Islam dan bukan Islam. Pasalnya dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia semuanya menggunakan kalender Masehi dan semua momentumnya diperingati dengan menggunakan kalender Masehi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Purwakarta Mahmud Mazahib, Rabu (4/1).
"Saya mendengar kemarin ada segelintir pihak yang mengharamkan peringatan tahun baru Masehi. Kalau ini sudah terbentuk dalam pikiran masyarakat, dikhawatirkan akan berimbas pada peringatan-peringatan hari nasional lainnya karena semuanya menggunakan kalender Masehi," kata alumni Pascasarjana Uninus Bandung ini.
Dengan memperingati tahun baru 2017 kemarin, bukan berarti kita berpihak pada kalender Masehi dan menolak kalender Hijriyah. Pasalnya pada tahun baru Hijriyah pun umat Islam Indonesia selalu memperingati dengan caranya sendiri, minimal dengan membaca doa akhir dan awal tahun.
"Kalau yang dipermasalahkannya adalah tatacara memperingatinya tentu saja kita sepakat, karena tidak sedikit orang yang memperingati tahun baru Masehi dengan cara hura-hura yang tidak produktif bahkan cenderung mendekati maksiat," tambahnya.
Yang menjadi persoalan, kata dia, adalah membandingkan bahkan cenderung membenturkan antara tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Hal seperti ini sebelumnya telah terjadi pada simbol (baca:gelar) sosial-keagamaan, sebagaimana pernah digunakan oleh pihak penjajah untuk mengendalikan dan mengadu domba masyarakat pribumi.
Menurutnya, adanya gelar haji, raden, dan gelar bangsawan lainnya itu untuk mengendalikan masyarakat kita supaya bisa mudah diawasi dan dikendalikan oleh pihak penjajah.
"Kita peringati tahun baru Masehi sebagai wujud kecintaan kita pada Indonesia, kita juga peringati tahun baru Hijriyah sebagai wujud kecintaan kita terhadap Islam karena Islam dan nasionalisme menyatu dan saling berkaitan," pungkasnya. (Aiz Luthfi/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
