Jakarta, NU Online
Penolakan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Pemulihan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan terus berlanjut.
Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) H Junaidi Ali menyatakan dukungannya terhadap upaya pengembangan perekonomian nasional. Tetapi tidak seharusnya buruh dikorbankan sehingga poin SKB yang menyengsarakan buruh harus ditolak.<>
Poin yang ditolak oleh kalangan buruh adalah ketentuan bahwa kenaikan upah buruh tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan tahun 2008 diperkirakan 6.3 persen, maka tingkat kenaikan upah buruh tidak diatas angka tersebut.
“Yang diminta temen-temen buruh adalah upah didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” katanya di PBNU, Kamis (13/11).
Aturan tersebut dikenakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya PHK akibat krisis finansial yang saat ini melanda dunia. Namun ia menegaskan, tak semua sektor industri terkena akibat ini karena hanya yang berorientasi ekspor sehingga kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh pada seluruh industri.
“Kalau didasarkan pada angka pertumbuhan ekonomi nasional juga kurang tepat karena banyak daerah yang angka pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi seperti di Riau,” terangnya.
Karena itu, organisasi serikat buruh menginginkan agar sistem pengupahan tetap mengacu pada UU No 13/2003 yang memposisikan gubernur sebagai pembuat kebijakan pengupahan di daerahnya dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan bupati atau walikota.
Upaya yang diusulkan oleh kalangan buruh untuk membantu mengatasi krisis global agar tidak merambah Indonesia adalah menghentikan sementara barang impor yang juga diproduksi dalam negeri sehingga produksi dalam negeri tidak terganggu, meningkatkan perkembangan Usaha Kecil dan Mikro, penurunan suku bunga bank dan penurunan harga BBM.
“Dana-dana royalty dari perusahaan tambang juga dapat digunakan untuk meningkatkan stimulus perekonomian agar aktifitas perekonomian terus bergerak,” terangnya.
Dijelaskannya, kalangan buruh juga bersedia untuk berkorban dalam membantu mengatasi beban berat perekonomian akibat krisis yang bermula di Amerika Serikat ini. “Yang kami inginkan, pengusaha juga bersikap terbuka dan jujur terhadap permasalahan yang dialami sehingga kita bisa mencari solusinya bersama-sama,” ujarnya.
Berdasarkan pengambatannya, para buruh di tingkatan bawah belum begitu memahami buruh di tingkat bawah sehingga diperlukan adanya dialog untuk mengkomunikasikan persoalan ini.
Jika memang kondisi perusahaan sangat berat dan memaksa terjadinya PHK, Junaidi meminta agar dilakukan berdasarkan skala prioritas. “Ya buruh outsourcing dulu yang tak perlu diperpanjang, jangan sampai mengganggu buruh tetap,” tambahnya. (mkf)
Penolakan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Pemulihan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan terus berlanjut.
Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) H Junaidi Ali menyatakan dukungannya terhadap upaya pengembangan perekonomian nasional. Tetapi tidak seharusnya buruh dikorbankan sehingga poin SKB yang menyengsarakan buruh harus ditolak.<>
Poin yang ditolak oleh kalangan buruh adalah ketentuan bahwa kenaikan upah buruh tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pertumbuhan tahun 2008 diperkirakan 6.3 persen, maka tingkat kenaikan upah buruh tidak diatas angka tersebut.
“Yang diminta temen-temen buruh adalah upah didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” katanya di PBNU, Kamis (13/11).
Aturan tersebut dikenakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya PHK akibat krisis finansial yang saat ini melanda dunia. Namun ia menegaskan, tak semua sektor industri terkena akibat ini karena hanya yang berorientasi ekspor sehingga kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh pada seluruh industri.
“Kalau didasarkan pada angka pertumbuhan ekonomi nasional juga kurang tepat karena banyak daerah yang angka pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi seperti di Riau,” terangnya.
Karena itu, organisasi serikat buruh menginginkan agar sistem pengupahan tetap mengacu pada UU No 13/2003 yang memposisikan gubernur sebagai pembuat kebijakan pengupahan di daerahnya dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan bupati atau walikota.
Upaya yang diusulkan oleh kalangan buruh untuk membantu mengatasi krisis global agar tidak merambah Indonesia adalah menghentikan sementara barang impor yang juga diproduksi dalam negeri sehingga produksi dalam negeri tidak terganggu, meningkatkan perkembangan Usaha Kecil dan Mikro, penurunan suku bunga bank dan penurunan harga BBM.
“Dana-dana royalty dari perusahaan tambang juga dapat digunakan untuk meningkatkan stimulus perekonomian agar aktifitas perekonomian terus bergerak,” terangnya.
Dijelaskannya, kalangan buruh juga bersedia untuk berkorban dalam membantu mengatasi beban berat perekonomian akibat krisis yang bermula di Amerika Serikat ini. “Yang kami inginkan, pengusaha juga bersikap terbuka dan jujur terhadap permasalahan yang dialami sehingga kita bisa mencari solusinya bersama-sama,” ujarnya.
Berdasarkan pengambatannya, para buruh di tingkatan bawah belum begitu memahami buruh di tingkat bawah sehingga diperlukan adanya dialog untuk mengkomunikasikan persoalan ini.
Jika memang kondisi perusahaan sangat berat dan memaksa terjadinya PHK, Junaidi meminta agar dilakukan berdasarkan skala prioritas. “Ya buruh outsourcing dulu yang tak perlu diperpanjang, jangan sampai mengganggu buruh tetap,” tambahnya. (mkf)
