.Jakarta, NU Online
PBNU bersama UNSFIR (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery) menandatangani Nota Kesepakatan untuk bekerjasama dalam program JAJAKI (Jaringan Kebijakan Publik Indonesia) untuk membantu mempercepat pemulihan krisis ekonomi di Indonesia yang sampai saat ini belum selesai dan menimbulkan penderitaan pada jutaan rakyat Indonesia.

Dalam penandatanganan MoU yang berlangsung di Kantor Usfier di Gedung Surya Jakarta (17/10), PBNU diwakili oleh HM Rozy Munir sedangkan Unsfier diwakili oleh Satish C Mishra. Turut serta dalam acara penandatangan tersebut beberapa pengurus PBNU Wasekjen Saiful Bahri Ansori, M Hayat dan juga Junaidi Ali dari Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia).

JAJAKI dibentuk untuk memberikan satu tawaran pendekatan, ide, dan kebijakan baru yang akan memungkinkan negara ini tidak hanya mempercepat perbaikan ekonominya, tetapi dapat juga bersaing secara lebih efektif dalam pasar global, mengurangi fluktuasi ekonomi dan yang paling penting adalah mengurangi tekanan sosial dan etnis.

Ini didasarkan satu alasan bahwa krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 telah menimbulkan transformasi total dalam kehidupan masyarakat dan politik di Indonesia, bukan hanya restrukturisasi ekonomi, termasuk desentralisasi berbagai kebijakan publik dengan adanya otonomi daerah.

Jaringan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, LSM, media, kampus, ormas, partai politik, pemerintah daerah, dll. Saiful Bahri Ansorimenyatakan “Nantinya secara bersama-sama mereka yang terlibat merancang satu program untuk pengembangan Indonesia baru yang lebih baik.”. Sudah sekitar 30 lembaga yang ikut serta dalam JAJAKI .(mkf)