Tangerang Selatan, NU Online

Penulis buku Masterpiece Islam Nusantara Zainul Milal Bizawie menjelaskan, KH As’ad Syamsul Arifin merupakan seorang kiai yang aktif dan turun langsung melawan penjajahan di bumi Indonesia. 

“Kiai As’ad adalah pimpinan Hizbullah. Beliau juga membentuk laskar-laskar lainnya yang tidak hanya dari kalangan santri, tapi juga dari kalangan preman,” kata Gus Milal dalam sebuah diskusi di Sekretariat Islam Nusantara Center, Tangerang Selatan, Sabtu (6/10).

Gus Milal menambahkan, pada saat itu Kiai As’ad meminta agar para berandal atau preman dari Madura dikumpulkan dan dikirim ke Situbondo. Mereka dilatih langsung oleh Kiai As’ad yang mahir dalam hal ilmu kanuragan. Setelah dirasa cukup matang, para preman tersebut dikomando untuk melawan penjajah.

Hal senada juga diungkapkan KH Abdul Moqsith Ghazali, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU yang juga santri KH As’ad Syamsul Arifin. Menurutnya, Kiai As’ad bukan hanya seorang kiai intelektual yang alim dalam ilmu-ilmu keagamaan, namun juga seorang kiai gerakan. Ia memimpin perjuangan melawan penjajah di Situbondo, Jember, Bondowoso, dan sekitarnya.  

“Kiai As’ad juga pernah menjadi anggota Konstituante,” kata Kiai Moqsith.

Dalam melawan penjajahan, imbuhnya, peran dan kiprah Kiai As’ad tidak perlu dipertanyakan. Kiai As’ad pernah mengungsi ke Sampang karena terdesak dengan serangan penjajah. Di sana, Kiai As’ad membangun kekuatan baru untuk melawan penjajah.

Di samping itu, Kiai As’ad adalah seorang yang alim dalam bidang ilmu keagamaan dan tercatat pernah belajar di beberapa pesantren. Diantaranya Pesantren Banyuanyar Pamekasan dibawah asuhan KH Abdul Majid dan KH Abdul Hamid, Pesantren Sidogiri dibawah asuhan KH Nawawi, Pesantren Buduran Panji Sidoarjo dibawah asuhan KH Khozin, Pesantren Pademangan Bangkalan dibawah asuhan Kiai Kholil, dan Pesantren Tebuireng asuhan KH Hasyim Asy’ari. 

Atas kiprah dan jasanya tersebut, Pemerintahan Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi KH As’ad Syamsul Arifin.  Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 90 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 3 November 2016. (Muchlishon)