Jakarta, NU Online
Wakil Menteri Agama Prof Dr Nasaruddin Umar menyatakan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji oleh swasta belum saatnya dilakukan karena banyak sekali persiapan yang harus dilakukan.
Dari pengalamannya selama ini, pengelolaan oleh swasta sangat dominan aspek bisnisnya sehingga jika nanti dikelola oleh mereka, dikhawatirkan aspek syariahnya bisa terabaikan.<>
Mantan Katib Aam PBNU ini menuturkan, dirinya merupakan ketua divisi khusus pokja TKI yang dihukum mati. Nuansa bisnis dalam pengelolaan TKI sangat dominan, mengalahkan aspek kemanusiaannya. Ia khawatir hal yang sama berlaku dalam pengelolaan ibadah haji.
“Kerjasama pelaksanaan ibadah haji dengan pemerintah Saudi sifatnya Government to Government. Kita aja dicuekin, apalagi kalau swasta,” jelasnya seusai acara pengajian Muslimat NU DKI, Sabtu.
Dijelaskannya, beberapa aspek dalam pengelolaan haji juga sudah diserahkan kepada swasta, seperti penerbangan dan catering.
Kinerja pemerintah dalam pengelolaan haji sejauh ini sudah diakui oleh banyak negara. Terbukti mereka melakukan studi banding ke Indonesia seperti dari Iran, Turki dan Rusia.
“Kalau memang masih ada berbagai kelemahan, ya kita perbaiki, jangan seperti mau mencari tikus tetapi membakar lumbungnya,” ujarnya.
Swastanisasi pelaksanaan haji, harus dilakukan dengan mempersiapkan ‘pangkalan pendaratannya’ sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak yang meresahkan jamaah haji Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 ribu.
Penulis: Mukafi Niam
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Agustus 2025, Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh
2
Upah Guru Ngaji menurut Tafsir Ayat, Hadits, dan Pandangan Ulama
3
Pakar Linguistik: One Piece Dianggap Representasi Keberanian, Kebebasan, dan Kebersamaan
4
IPK Tinggi, Mutu Runtuh: Darurat Inflasi Nilai Akademik
5
PBNU Minta PPATK Tak Ambil Kebijakan Serampangan soal Pemblokiran Rekening Menganggur
6
2 Alasan LPBINU Bandung Sosialisasikan Literasi Bencana untuk Penyandang Disabilitas
Terkini
Lihat Semua
