Tunggu Dana 20 Triliun

Jakarta, NU Online
Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal(PDT) sedang menunggu dana sebesar Rp 20 triliun per tahun yang akan digunakan untuk seluruh pembangunan daerah tertinggal. Dana tersebut saat ini masih dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS). Rencananya dana sebesar itu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2004.

“Persisnya saya belum bisa menghitung berapa dana yang dibutuhkan. Saya belum dapat informasi yang pasti.Tapi sudah saya dengar dari orang BAPPENAS ada dana sekitar 20 triliun per tahun,” ujar Menteri PDT Syaifullah Yusuf disela-sela pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Hotel Hilton,Jakarta, Kamis (16.12), kemarin.

Lebih lanjut, Gus Ipul (panggilan akrabnya)menegaskan,  tidak ada alokasi khusus ke daerah tertentu dalam penyaluran dana tersebut. Tapi, katanya, bagaimana dana yang ada bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Untuk itu kami akan duduk bersama dengan stake holder, yaitu pemerintah daerah tingkat II, sebagai pelaksana pembangunan,” jelas keponakan Gus Dur ini.

Dikatakan, kementrian PDT akan mengajak stake holderuntuk menenukan skala priorotas. “Kira-kira yang suatu daerah yang menjadi kebutuhan mendesak itu apa. Sebab kebutuhan masing-masing daerah pastiberbeda,”paparnya.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan anggota DPD, Gus Ipul menjelaskan, kemnetrian PDT ingin mendapatkan masukan dan kritikan untuk menyempurnakan yang sudah ditetapkan. Gus Ipul mengatakan, setelah menetapkan 190 daerah tertinggal dengan krerteria yang sudah ditetapkan. “Kami akan meminta masukan anggota DPR yang tentu lebih menguasai daerah masing-masing,”tutur Gus Ipul.

Sementara Wakil Ketua DPD Loide Ida, menyambut baik inisiatif Syaifullah Yusuf yang berinisiatif bertemu dengan anggota DPD. Menurut Laode, pertemuan ini sangat penting guna memberikan masukan serta kiritik yang membangun bagi kementrian PDT. “Anggota DPD adalah orang yang tahu persih bagaimana kondisi daerahnya. Oleh karena itu masukan dari kami sangatlah penting. Ini yang kami hargai niat baik dari Pak Syaiful,” ujar Laode Ida.

Dalam pertemuan dengan DPD, terungkap masyoritas anggota DPR menginginkan adanya dana alokasi dana khusus bagi kementrian PDT. Lainya, pembangunan daerah tertinggal harus diperioritaskan daerah-daerah konflik, seperti Maluku Utara, Ambon, Papuan dan sebagainya.

“Saya kira  harus ada alokasi dana khusus agar keberadaan kementrian ini terasa manfaatnya bagi masyarakat. Dana itu kami berharap masuk dalam APBN tahun 2005,” ujar Pooki Ratu Nite B. Susanti, Anggota DPD dari Maluku Utara. (sbyl)