Tujuan Keindonesiaan Belum Pernah Tercapai secara Ideal

Jakarta, NU Online
Kebangkitan Nasional yang dicanangkan oleh Budi Utomo pada 20 Mei 1908 saat ini telah berusia 100 tahun. Cita-cita untuk merdeka dari penjajahan telah tercapai pada tahun 1945, tetapi tujuan keindonesiaan belum pernah tercapai secara ideal.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa (20/5) menuturkan, Indonesia semasa merdeka ini telah berganti-ganti sistem pemerintahan, yang sebagian dilalui dengan pertumpahan darah. Namun semuanya belum menghasilkan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat.<>

Dikatakannya, pada tahun 1949, Indonesia mulai memasuki sistim politik liberal dengan diiringi berdirinya banyak partai politik (parpol). Banyaknya parpol ini diharapkan bisa mewakili kepentingan kelompok dan masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Saat itu, sistem pemerintahan parlementer yang digunakan telah menyebabkan kabinet seringkali mengalami mosi tidak percaya sehingga tak bisa bertahan lama dan tak bisa menjalankan roda pembangunan.

Demikian pula, upaya merubah UUD melalui konstituante ternyata mengalami kemacetan sehingga presiden Soekarno memberlakukan dekrit untuk kembali pada UUD 1945 yang asli.

“Akhirnya Indonesia state without government, karena itu dibuat alasan Bung Karno membuat dekrit kembali ke UUD 1945. Demokrasi Liberal pas 10 tahun jatuh,” ujarnya.

Namun demikian, demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh presiden Soekarno juga terlalu ketat dengan jargon-jargon revoluasi dan pemerintahan gaya diktator sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah pada tahun 1965 yang menyebabkan Indonesia nyaris menjadi negara komunis.

“Bung Karno, sang penggali Pancasila sendiri, belum terwujud. Mana ada kemanusiaan yang adil dan beradab wong dibabati sak enae dewe (orang dibunuh seenaknya sendiri),” katanya.

Selanjutnya, pemerintahan berganti dengan rezim orde baru dengan Golkar, birokrat dan tentara. Sayangnya rakyat mengalami kepengapan setelah pemerintahan berjalan 15 tahun karena semuanya dikelola oleh tentara, mulai dari ketua RT, bupati, walikota, ketua DPRD dan lainnya.

“Berarti Pancasila juga tak jalankan, sila keempat tak dilaksanakan di sini,” tandasnya.

Akhirnya terjadilan reformasi yang membubarkan orde baru, namun bentuknya juga tak jelas, hanya mengandalkan kebebasan, tetapi kurang dikembangkan bagaimana kebebasan bersinergi dengan profesionalitas, efisiensi, efektifitas dan produktifitas, bangsa. “Ini yang tidak tertata, karena reformasi ini bukan rekonsepesi, tetapi reaksi terhadap kepengapan politik saja,” paparnya.

“Yang penting bebas, perkara bebas tapi tidak makan, nanti dulu. Perkara bebas tapi tak tak kebagian minyak tanah, nanti dulu. Sehingga sekarang ini timbul konsepsi refomatif yang deformatif. Sekolah sulit, sudah lulus insyaallah nganggur, gimana budaya menghancurkan kepribadian kita, ada flu burung, hukum diperjualbelikan,” imbuhnya.

Demokrasi saat ini, menurut Hasyim layaknya orang yang memakai baju yang kebesaran sehingga menjadi demokrazy. Berbagai organisasi baru bertumbuhan, termasuk yang berusaha menghancurkan NKRI dan anti Pancasila dengan menggantikan pada sistem khilafah juga diizinkan untuk menjalankan tujuannya.

Kedaulatan Indonesia juga digadaikan ke luar negeri dengan mengacu pada Amerika Serikat dan Saudi Arabia yang disokong oleh golongan transnasional. “Sebenarnya sama saja, cuma kita belum ada keberuntungan. Sekarang sedikit-sedikit Amerika, ya mereka sudah maju,” ujarnya.

Sistem pendidikan yang tak jelas juga menyebabkan anak muda Indonesia tak memiliki karakter keindonesiaan. Ini akibat kesalahan dari system yang dibangun oleh para pendahulunya.

“Mereka tak boleh disalahkan, sistemnya yang harus diberesi, pendidikan yang aplikatif, yang membentuk karakter. Sekarang ini arahnya kebebasan. Akhirnya kita makan kebebasan sebagai ganti makan nasi,” katanya dengan nada geram. (mkf)