Tidak Lama Lagi Guru dan Murid Diniyah Diperhatikan Pemerintah

Malang, NU Online
Sejak lama banyak orang merasakan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Hanya guru dan murid di pendidikan formal yang diakui pemerintah. Sementara mereka yang berada di pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ dan guru swasta dipandang sebagai “tidak ada” alias nasibnya tidak diperhatikan. Padahal pengabdian mereka tidak kalah dengan yang ada di dalam sekolah-sekolah formal tersebut.

Namun para guru dan murid di Jawa Timur yang selama ini dianggap sebagai masyarakat “kelas dua” itu kini bisa bernapas lega. Pemprov Jatim menjanjikan akan menyelenggarakan pendidikan satu atap, dimulai tahun 2010. Artinya, tidak ada lagi pembedaan antara pendidikan agama maupun non agama. Baik itu madrasah diniyah, TPQ, RA, sekolah swasta, negeri, akan diperlakukan sama.<>

Semua berhak mendapatkan tunjangan dari pemerintah  provinsi Jawa Timur. Angin segar itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf, disela acara dzikir akbar yang diselenggarakan oleh UIN Malang pada Rabu (11/11) malam di kampus UIN Malang.

Dalam forum yang dihadiri Menag Suryadarma Ali, Kakanwil Depag, para ulama dan cendekiawan Islam itu, Gus Ipul --sapaan akrab Wagub Jatim menjelaskan, Pemprov telah menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp 490 miliar untuk melaksanakan program yang baru pertama kali dilakukan di seluruh Indonesia itu.

“Ini adalah terobosan yang berani dari Pemprov Jatim, semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,? ujarnya dalam sambutan yang disambut dengan tepuk tangan para jamaah.

Ketika program ini mulai digulirkan, pada mulanya Pemprov mengalami kesulitan, sebab jumlah guru madrasah diniyah yang hendak diberikan tunjangan jumlahnya terus berubah. Data pertama sebanyak 11.000 orang. Tapi ketika dihitung ulang, jumlahnya semakin membengkak menjadi 26.000 orang, dan pada hitungan ketiga malah membesar menjadi 86.000 orang.

Oleh karena jumlah guru semakin membengkak, jumlah yang akan diterima tentu akan mengecil karena harus dibagi. Mereka akan mendapatkan tunjangan Rp 300 ribu setiap bulan. Sedangkan untuk para murid madrasah diniyah akan mendapatkan tunjangan dari dana Bosda, untuk kelas ula Rp 15 ribu perbulan dan kelas wustho Rp 25 setiap bulan.

Pemerataan itu dilakukan, menurut Gus Ipul, supaya tidak terjadi kesenjangan di tengah masyarakat. “Kan mereka juga sama-sama guru. Malah merekalah yang lebih setia menjaga moral bangsa, tentu sangat wajar kalau kita angkat derajatnya,? jelas Gus Ipul yang juga Ketua Umum PP GP Ansor.

Selain memberikan tunjangan kepada para guru dan murid diniyah, Pemprov Jatim juga memiliki program inovasi lain, yaitu memberikan tunjangan rutin kepada para hafidz dan hafidzah (penghafal al-Quran) di wilayahnya.

Tentu saja mereka harus lulus terlebih dahulu dari verifikasi hafalan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk.

Sebelumnya juga ada bantuan block grant untuk pondok pesantren yang digulirkan oleh Pemprov. “Pokoknya kita terus berusaha untuk mengangkat derajat mereka yang senantiasa ikhlas menjaga moral dan pendidikan anak bangsa ini, meski harus dilakukan secara bertahap,” papar lelaki yang miliki ciri khas kumis tebal itu.

Sementara Menteri Agama Surya Dharma Ali yang mendapatkan kesempatan setelah Gus Ipul, menyambut gembira program inovasi dari Pemprov Jatim tersebut. “Kita berikan respon yang baik atas prakarsa Pemprov Jatim seperti yang disampaikan Gus Ipul tadi,” tutur Surya Dharma.

Selebihnya ia meminta agar dana yang dialokasikan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. (sbh)