Warta
Subyakto: Pemberdayaan Ekonomi NU Tak Efektif Tanpa Bantuan Pemerintah
NU Online · Rabu, 2 September 2009 | 12:32 WIB
Jakarta, NU Online
Upaya pemberdayaan ekonomi nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama/NU) tak akan berjalan efektif tanpa bantuan kebijakan pemerintah, kata Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.
Menurut dia, ekonomi kapitalisme global, cepat atau lambat, pasti akan menghancurkan perekonomian rakyat kecil. Sementara, pemerintah tak banyak berbuat untuk melindungi ekonomi kecil dan mikro. Semua aktivitas ekonomi diserahkan sepenuhnya pada pasar.<>
Usaha bersama dalam bentuk koperasi pun, jika tanpa ditopang kebijakan pemerintah, tidak akan banyak membantu mengangkat perekonomian rakyat. Pasalnya, lembaga keuangan perbankan, terutama bank berskala besar yang memiliki modal jauh lebih besar, pasti akan “menggerus” koperasi.
Ia menceritakan sejumlah kasus bangkrutnya beberapa koperasi simpan-pinjam dan bank perkreditan rakyat lantaran banyak kehilangan nasabah. Sebagian besar nasabah mereka beralih ke lembaga keuangan perbankan, terutama bank swasta, yang kini telah tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
“Umat NU ada jutaan. Mereka sebagian besar petani miskin. Dan, sebagian besar dari mereka juga tidak bankable (tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan). Akhirnya, tidak dapat mengakses permodalan dari bank, lalu terjerat rentenir,” terang mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu. (rif)
Upaya pemberdayaan ekonomi nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama/NU) tak akan berjalan efektif tanpa bantuan kebijakan pemerintah, kata Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.
Menurut dia, ekonomi kapitalisme global, cepat atau lambat, pasti akan menghancurkan perekonomian rakyat kecil. Sementara, pemerintah tak banyak berbuat untuk melindungi ekonomi kecil dan mikro. Semua aktivitas ekonomi diserahkan sepenuhnya pada pasar.<>
Usaha bersama dalam bentuk koperasi pun, jika tanpa ditopang kebijakan pemerintah, tidak akan banyak membantu mengangkat perekonomian rakyat. Pasalnya, lembaga keuangan perbankan, terutama bank berskala besar yang memiliki modal jauh lebih besar, pasti akan “menggerus” koperasi.
Ia menceritakan sejumlah kasus bangkrutnya beberapa koperasi simpan-pinjam dan bank perkreditan rakyat lantaran banyak kehilangan nasabah. Sebagian besar nasabah mereka beralih ke lembaga keuangan perbankan, terutama bank swasta, yang kini telah tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
“Umat NU ada jutaan. Mereka sebagian besar petani miskin. Dan, sebagian besar dari mereka juga tidak bankable (tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan). Akhirnya, tidak dapat mengakses permodalan dari bank, lalu terjerat rentenir,” terang mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu. (rif)
Terpopuler
1
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa PBNU ke Maroko 2025, Cek di Sini
2
Kronologi 3 WNI Tertangkap di Gurun Pasir Hendak Masuk Makkah, 1 Orang Meninggal
3
Prof Masud Said Ungkap Peran KH Tolchah Hasan dalam Pendidikan hingga Kebangsaan
4
Alasan Tanggal 11-13 Dzulhijjah Disebut Hari Tasyrik dan Haram Berpuasa
5
Gus Yahya: Ketegasan dan Konsolidasi Internasional Kunci Wujudkan Solusi Palestina-Israel
6
7 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam RUU Sisdiknas bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terkini
Lihat Semua
