Semua Unsur di PPP Diminta Evaluasi Turunnya Perolehan Suara Partai
NU Online · Sabtu, 11 April 2009 | 12:07 WIB
Semua unsur di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta melakukan introspeksi, evaluasi total terhadap langkah politik, program, serta kebijakan partai. Hal itu penting dilakukan menyusul turunnya perolehan suara partai pada Pemilu kali ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, di Jakarta, Sabtu (11/4). Ia mengatakan hal itu karena sebagian kader dan simpatisan partai tampak saling menyalahkan atas hasil yang diperoleh PPP.<>
"Saya meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak bersikap secara emosional dengan mencari ‘kambinghitam’, saling menyalahkan, dan saling menyerang pribadi, karena hal itu adalah salah satu hal yang kontraproduktif di saat seharusnya mereka prihatin terhadap turunnya suara partai," ujar Irgan.
Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei dan dan penghitungan sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP menduduki peringkat ketujuh, turun tiga peringkat dari posisi pada pemilu 2004.
Ada baiknya, kata dia, semua komponen: Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Syariah, Majelis Pakar dan Pengurus Harian DPP PPP duduk bersama membicarakan langkah yang tepat untuk pembenahan partai di masa mendatang.
Ia juga mengimbau supaya PPP turut serta membangun koalisi yang efektif dengan Partai Demokrat dan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden. "Karena (Demokrat) satu-satunya yang telah tergambarkan secara kasat mata sebagai bagian tumpangan kepentingan masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional," katanya. (rep)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua