Warta REVITALISASI PENDIDIKAN NU

Sekolah NU harus Diorientasikan pada Pendidikan Murah dan Bermutu

NU Online  ·  Selasa, 8 September 2009 | 11:06 WIB

Jakarta, NU Online
Mengingat sebagian besar warga NU masih berada dalam strata sosial bawah, pelayanan pendidikan yang diberikan harus memiliki dua aspek penting, yaitu murah dan bermutu agar terjangkau oleh warganya dalam upaya melakukan transformasi diri.

Demikian dikatakan oleh Prof Dr Ridwan Lubis, salah satu ketua PBNU dalam mensikapi upaya revitalisasi pendidikan di lingkungan NU baru-baru ini.<>

“NU harus mampu menyediakan pendudikan yang murah dan bermutu, karena massa NU kan massa lapisan bawah, cuma jangan lupa, ada diantaranya menjadi sekolah elit sebagai jaringan dakwah orang bagi orang di luar NU sehingga mereka bangga sama NU. NU bicara bukan untuk dirinya saja,” katanya.

Upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini bisa tercapai jika ada kerjasama antara dua fihak, yaitu orang yang menyediakan dana, sarana dan prasarananya dan para pendidik yang mengelola kualitas akademiknya. Pada akhirnya, citra pendidikan NU yang selama ini dianggap marginal bisa dirubah menjadi lebih baik dan lebih memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Harus kita munculkan ghirah, cemburu kepada keberhasilan orang lain. Masak organiassi sebesar ini, kantornya semegah ini tidak bisa mengelola pendidikan, pasti bisa dan harus bisa,” tandasnya.

Jika NU sudah berhasil mengelola pendidikannya, akan menimbulkan efek bola salju, yang mana orang-orang akan berlomba-lomba menjadi anggota dan pengurus NU.

“Perhatiannya akan ke sana, sehingga masyarakat kita disibukkan dengan pendidikan, tak ada lagi gesek-gesekan karena mereka tidak ada kesibukan. Anak-anak kita yang di luar negeri juga kita berdayakan untuk pendidikan yang bagus,” imbuhnya.

Harus diakui, bahwa selama ini persoalan pendidikan masih belum menjadi core bagi NU, padahal potensinya sangat kuat karena NU lahir sebagai organisasi yang mengurusi pendidikan. Muktamar yang akan datang menurutnya bisa memberi arah yang lebih jelas pada pengembangan kebijakan di lingkungan NU. (mkf)