PWNU Jatim dan Tokoh Se-Jatim Minta Pemerintah Ambil Alih Masalah Lumpur Lapindo
NU Online · Jumat, 1 September 2006 | 16:51 WIB
Jakarta, NU Online
Belum tuntasnya masalah banjir Lumpur di Sidoarjo menyebabkan penderitaan masyarakat semakin lama. PWNU Jatim bersama sejumlah tokoh Jatim menghadap wapres agar pemerintah mengambil alih kasus Lapindo.
“Saat ini tidak ada koordinasi antar instansi pemerintah, departemen KLH mengizinkan Lumpur di buang ke laut tapi departemen kelautan menolaknya. Bupati Mojokerto juga menolak Lumpur dibuang dilokasinya, karena itu pamerintah perlu mengambil alih tersebut dengan membentuk tim khusus agar kasus tersebut cepat tuntas,” tandas Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Moesa kepada NU Online, Jum'at.
<>Namun ditegaskannya bahwa seluruh biaya untuk menyelesaikan bencana tersebut menjadi tanggung jawab Lapindo dan BP Migas. “Ini yang kurang diketahui oleh masyarakat bahwa BP Migas sebagai perusahaan pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam masalah tersebut,” tambahnya.
Permintaan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara para tokoh Jatim dengan korban Lumpur Lapindo pada 29 Agustus lalu. Mereka sudah bosan dengan upaya penanganan yang sampai sekarang tak selesai-selesai dan ketahuan sampai kapan lagi mereka harus menderita. (mkf)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
