Presiden Inginkan Bantuan Hibah

Jakarta, NU Online
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan bantuan untuk penanganan musibah gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut lebih banyak hibah dibanding dengan pinjaman walaupun dengan bunga yang ringan.

"Kita berharap bantuan itu seperti yang diberikan negara lain lebih banyak komponen hibah atau grant, dengan demikian tidak ada beban terhadap ekonomi nasional ke depan," kata Presiden di sela meninjau penerimaan dan pengangkutan bantuan di Komando Lintas Laur Militer (Kolinlamil), di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Ia melanjutkan, "Alhamdulillah sesuai dengan komitmen konferensi (KTT Gempa Bumi dan Tsunami) kemarin (Kamis, 6/1) komponen hibah memiliki besaran yang signifikan. "Namun Yudhoyono mengatakan bahwa, "Bantuan itu masih merupakan komitmen. Belum ada yang diterima pemerintah Indonesia kecuali bantuan tanggap darurat yang sekarang sudah ada. Kalau yang disampaikan dalam konferensi tersebut masih perlu diproses."

Pemerintah, katanya sekali lagi, mengutamakan bantuan hibah. Bantuan luar negeri yang diterima, katanya, yang benar-benar diperlukan. "Tidak semua bantuan atau tawaran dari luar negeri kita terima," katanya. Presiden mengatakan bahwa bantuan luar negeri tersebut harus dipastikan tidak membebani ekonomi nasional di waktu yang akan datang, seperti bantuan dalam bentuk pinjaman meskipun sangat lunak.

Ia mengatakan, ide moratorium atau keringanan utang mungkin lebih baik daripada bantuan dalam bentuk pinjaman. Pada kesempatan itu Presiden juga berjanji akan mengelola bantuan secara tepat, hati-hati dan tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

Ia mengatakan penggunaan seluruh bantuan dari luar negeri akan dikelola secara tepat. "Saya merancang untuk mengeluarkan keppres untuk mengelola itu dengan benar. Saya undang lembaga pengawas yang bekerja atas nama Undang-undang termasuk lembaga audit yang independen," tegas Presiden.

Mengenai pengaruh dana penanganan untuk NAD dan Sumut terhadap APBN, Presiden mengatakan, pada 2005, program yang dilakukan bukan hanya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana, namun banyak sasaran lain yang harus dilakukan seperti pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu APBN harus dikelola dengan baik. Ia mengatakan jika moratorium utang bisa dilakukan maka akan memberikan ruang yang lebih luas untuk mengelola APBN. Bantuan hibah juga diharapkan tidak akan mengganggu komponen APBN. (Ant/cih)