Warta
UU PENISTAAN AGAMA
PPP: Pemohon Kurang Pahami Konstitusi
NU Online · Rabu, 24 Februari 2010 | 08:27 WIB
Jakarta, NU Online
Pemohon dan para pihak yang mengajukan dinilai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan pembangunan (DPP PPP) kurang memahami konstitusi.
"Pihak pemohon ini kurang memahami konstitusi," tegas Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin, sesaat sebelum membacakan pandangan sebagai pihak terkait di Sidang MK Jakarta, Rabu (24/2).<>
"Dalam UUD 1945 setidaknya ada sepuluh hal yang menegaskan betapa agama itu menempati posisi yang begitu vital dalam konstitusi kita," tegas Lukman Hakim yang juga wakil ketua MPR.
"Dengan demikian kalau ada yang mengatakan bahwa harus dipisahkan antara agama dan negara, artinya orang itu belum memahami dengan baik konstitusi kita," tandas Lukman Hakim.
Meskipun bisa dibedakan, namun antara agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
"UU penodaan agama ini diperlukan justru dalam rangka memberikan perlindungan sekaligus untuk memberikan pemenuhan HAM bagi orang lain," ungkap Lukman Hakim.
Menurutnya, dapat dibayangkan jika UU tersebut tidak ada. Artinya, orang akan dengan seenaknya melakukan penodaan dan penistaan agama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa. (ful)
Pemohon dan para pihak yang mengajukan dinilai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan pembangunan (DPP PPP) kurang memahami konstitusi.
"Pihak pemohon ini kurang memahami konstitusi," tegas Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin, sesaat sebelum membacakan pandangan sebagai pihak terkait di Sidang MK Jakarta, Rabu (24/2).<>
"Dalam UUD 1945 setidaknya ada sepuluh hal yang menegaskan betapa agama itu menempati posisi yang begitu vital dalam konstitusi kita," tegas Lukman Hakim yang juga wakil ketua MPR.
"Dengan demikian kalau ada yang mengatakan bahwa harus dipisahkan antara agama dan negara, artinya orang itu belum memahami dengan baik konstitusi kita," tandas Lukman Hakim.
Meskipun bisa dibedakan, namun antara agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
"UU penodaan agama ini diperlukan justru dalam rangka memberikan perlindungan sekaligus untuk memberikan pemenuhan HAM bagi orang lain," ungkap Lukman Hakim.
Menurutnya, dapat dibayangkan jika UU tersebut tidak ada. Artinya, orang akan dengan seenaknya melakukan penodaan dan penistaan agama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa. (ful)
Terpopuler
1
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
2
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
3
PBNU Buka Suara Atas Tudingan Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat
4
Fadli Zon Didesak Minta Maaf Karena Sebut Peristiwa Pemerkosaan Massal Mei 1998 Hanya Rumor
5
Israel Serang Militer dan Nuklir Iran, Ketum PBNU: Ada Kegagalan Sistem Tata Internasional
6
Presiden Pezeshkian: Iran akan Membuat Israel Menyesali Kebodohannya
Terkini
Lihat Semua
