Politisi "Busuk" Perlu Diperkenalkan Pada Masyarakat Luas

Jakarta, NU Online
Pengamat Politik, Dr. La Ode Ida mengatakan, para politisi "busuk" perlu diperkenalkan kepada publik agar masyarakat bisa mengetahui "track record" mereka, sehingga para pemilih Pemilu nanti bisa mempertimbangkan untuk memilih kembali menjadi anggota legislatif.

"Pemilih Pemilu nanti perlu mengetahui track record para calon legislatif (Caleg) sekarang, karena dengan seleksi sosial itu diharapkan terpilih orang-orang terbaik untuk mengelola bangsa ini ke depan," ujarnya di Kendari, Sabtu.

La  Ode Ida yang juga salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sultra itu mengatakan, isu politisi busuk saat ini sedang mengemuka karena isu itu sensitif dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan perbaikan  pengelolaan pemerintahan ke depan dengan asumsi bahwa yang menentukan kebijakan adalah orang-orang yang diharapkan baik.

"Untuk menghadirkan orang-orang baik ini, maka pertama kali harus memperkenalkan orang-orang tidak baik, yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat atau mereka yang berlumuran kotoran karena membiarkan KKN," ujarnya.

Menurut dia, yang juga salah seorang Dosen Universitas Negeri Jakarta itu, dengan gerakan moral seperti itu diharapkan ada seleksi sosial terhadap para Caleg dari suatu Parpol dan kelak pemilih bisa memilih orang yang terbaik.

Politisi busuk, kata La Ode Ida, adalah orang-orang yang membiarkan praktek KKN berlangsung, bahkan mereka sekaligus turut memperkaya diri dalam proses pengelolaan pemerintahan dengan memanfaatkan kekuasaan atau kedudukannya.

"Politisi busuk sebenarnya tidak terpisahkan dari Parpol, sehingga jika mereka busuk, maka yanag busuk sekaligus adalah Parpol atau dibalik Parpol yang busuk, mereka juga menjadi tercemar busuk," ujarnya.

Ia mengatakan, Parpol-Parpol yang terancam dalam gerakan moral tersebut adalah umumnya Parpol besar yang berkuasa di pemerintahan sekarang ini. Parpol besar ini tampak terlibat dan berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan, di mana mereka secara langsung atau tidak langsung membiarkan praktek KKN berlangsung atau sekaligus terlibat juga dalam praktek KKN itu.

"Mereka membiarkan KKN berlangsung dan mereka mentolerir itu, bahkan mereka turut memperkaya diri dalam proses pengelolaan pemerintahan," ujarnya.  Ia mengatakan, Parpol besar ini sekarang lagi mencantumkan Caleg yang tergolong politisi busuk, bahkan berada pada nomor jadi, padahal mereka sebelumnya telah menempati posisi di berbagai tingkatan stategis di legislatif yang cenderung sudah  merusak sistem dan tatanan pemerintahan.

"Caleg  Parpol  besar sekarang adalah orang-orang yang tercemari dan terkontaminasi dengan isu-isu politik busuk, baik menyangkut isu keuangan, kekuasaan maupun moral sosial. Mereka menyalahgunakan kekuasaaan untuk  kepentingan  pribadinya,  sehingga implikasinya pada masyarakat tidak terperhatikan," ujarnya. Oleh karena itu, kata La Ode Ida, harus ada pendidikan politik kepada masyarakat pemilih untuk mencoba memperkenalkan orang-orang yang tergolong politisi busuk dan tidak busuk.

"Harus ada pemetaan antara politisi busuk dan tidak busuk di berbagai daerah di Indonesia dengan cara membuat indikator para Caleg dan diumumkan ke publik," ujarnya.

La Ode yang juga Direktur Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Sosial (Leppsek) Sultra, saat ini sedang melakukan kegiatan pendidikan politik itu dengan mengambil lokasi di daerah pemilihan Kabupaten Muna, Sultra.(mkf)