Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mendukung pelaksanaan pemilihan umum tepat waktu, yakni 9 April 2009, namun meminta persoalan daftar pemilih tetap (DPT) diselesaikan."Kami sepakat pemilu sesuai jadwal, tapi persoalan DPT tetap harus diselesaikan dulu," kata Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam di Jakarta, Senin.
Menurut Anam, pernyataan KPU bahwa DPT sudah tidak ada persoalan terlalu menyederhanakan masalah, padahal kenyataan di lapangan berbeda."Ini persoalan serius. Pemilihan, apakah itu pemilihan anggota DPR, presiden, gubernur, bupati, ketua RT sekalipun, kata kuncinya itu pemilih. Kalau pemilihnya tak benar, hasilnya juga tidak benar," katanya.<>
Persoalan DPT mencuat menyusul temuan adanya pemilih fiktif pada pemilihan gubernur Jawa Timur oleh tim sukses pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi). Sejumlah partai politik mengkhawatirkan kasus serupa terulang pada pemilu dan pilpres.Namun, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari menegaskan bahwa tidak ada pemilih fiktif pada pilgub Jatim. Bahkan, KPU meragukan keaslian dan keabsahan DPT yang menjadi "sumber persoalan" tersebut.
Anam yang juga anggota tim sukses KaJi membantah keras pernyataan KPU tersebut. Dikatakannya, DPT yang dimiliki oleh tim KaJi didapat dari saksi yang ada dari tiap TPS di Bangkalan dan Sampang. Selain itu, pihaknya juga membeli dari PPS, PPK dan KPU.
"DPT itu kami dapat dari saksi. Ada juga yang beli dari PPS, PPK dan KPU. Kok bisa dibilang palsu," katanya.
Terkait DPT untuk pemilu, Anam mendesak KPU menyerahkan "softcopy" DPT pada parpol untuk diperiksa bersama. "Mari kita periksa bersama. Kalau ada pemilih bermasalah, ganda misalnya, mari kita coret, dan KPU berkewajiban menyampaikan koreksi itu hingga PPS," katanya. (ant/mad)
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mendukung pelaksanaan pemilihan umum tepat waktu, yakni 9 April 2009, namun meminta persoalan daftar pemilih tetap (DPT) diselesaikan."Kami sepakat pemilu sesuai jadwal, tapi persoalan DPT tetap harus diselesaikan dulu," kata Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam di Jakarta, Senin.
Menurut Anam, pernyataan KPU bahwa DPT sudah tidak ada persoalan terlalu menyederhanakan masalah, padahal kenyataan di lapangan berbeda."Ini persoalan serius. Pemilihan, apakah itu pemilihan anggota DPR, presiden, gubernur, bupati, ketua RT sekalipun, kata kuncinya itu pemilih. Kalau pemilihnya tak benar, hasilnya juga tidak benar," katanya.<>
Persoalan DPT mencuat menyusul temuan adanya pemilih fiktif pada pemilihan gubernur Jawa Timur oleh tim sukses pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi). Sejumlah partai politik mengkhawatirkan kasus serupa terulang pada pemilu dan pilpres.Namun, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari menegaskan bahwa tidak ada pemilih fiktif pada pilgub Jatim. Bahkan, KPU meragukan keaslian dan keabsahan DPT yang menjadi "sumber persoalan" tersebut.
Anam yang juga anggota tim sukses KaJi membantah keras pernyataan KPU tersebut. Dikatakannya, DPT yang dimiliki oleh tim KaJi didapat dari saksi yang ada dari tiap TPS di Bangkalan dan Sampang. Selain itu, pihaknya juga membeli dari PPS, PPK dan KPU.
"DPT itu kami dapat dari saksi. Ada juga yang beli dari PPS, PPK dan KPU. Kok bisa dibilang palsu," katanya.
Terkait DPT untuk pemilu, Anam mendesak KPU menyerahkan "softcopy" DPT pada parpol untuk diperiksa bersama. "Mari kita periksa bersama. Kalau ada pemilih bermasalah, ganda misalnya, mari kita coret, dan KPU berkewajiban menyampaikan koreksi itu hingga PPS," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
2
Menyelesaikan Polemik Nasab Ba'alawi di Indonesia
3
Rekening Bank Tak Aktif 3 Bulan Terancam Diblokir, PPATK Klaim untuk Lindungi Masyarakat
4
Advokat: PT Garuda dan Pertamina adalah Contoh Buruk Jika Wamen Boleh Rangkap Jabatan
5
Hadapi Tantangan Global, KH Said Aqil Siroj Tegaskan Khazanah Pesantren Perlu Diaktualisasikan dengan Baik
6
Israel Tarik Kapal Bantuan Handala Menuju Gaza ke Pelabuhan Ashdod
Terkini
Lihat Semua
