Jakarta, NU Online
PKB sebagai partai politik peserta koalisi yang sejak awal berjuang memenangkan SBY-Boediono mulai gerah dengan adanya indikasi kembalinya Partai Golkar ke pemerintahan SBY. Karena itu PKB menolak keinginan Golkar untuk bergabung dalam cabinet SBY-Boediono, apalagi selama kampanye pilpres Golkar selalu menjadi lawan.
"SBY tetap harus memberikan prioritas kepada parpol-parpol mitra koalisinya. Yaitu PKB, PAN, PPP dan PKS. Karena itu Golkar tidak bisa disejajarkan dengan mitra koalisi yang selama ini telah mendukung kemenangan SBY-Boediono," tandas Wakil sekjen DPP PKB A. Helmy Faisal Zaini di Jakarta, Jumat (10/7).<>
SBY sebagai capres terpilih sementara ini versi quick count lanjut Helmy Faisal, perlu menghitung secara cermat dan tepat apakah memang perlu mengajak Golkar masuk kabinet atau tidak? PKB juga akan menunggu sikap resmi Golkar apakah tetap ingin dalam pemerintahan atau menjadi oposisi bersama PDIP.
Jika ternyata Partai Golkar bergabung dalam kabinet SBY-Boediono diakui Helmy Faisal, hubungan parlemen dan pemerintahakan lebih kondusif. Namu
"Namun tetap soal power sharing kita tidak bisa disejajarkan dengan Golkar apalagi di bawahnya. Saya percaya dan yakin SBY memiliki pandangan luas, tidak terburu-buru agar koalisi bisa tetap terjaga," kata Helmy seperti dikutip www.fkb-dpr.or.id.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Fahmi Idris telah memberi sinyal bahwa Golkar akan merapat ke dalam pemerintahan SBY-Boediono. Ucapan Fahmi diperkuat dengan pernyataan Waketum PD Achmad Mubarok yang mengatakan, SBY akan tetap menarik tokoh Golkar untuk duduk di kabinetnya. Karena, kemenangan SBY dalam Pilpres 2009 ini ternyata juga atas kontribusi kader Golkar.
Menanggapi hal itu, Ketua FPKS Mahfudz Siddiq juga menyatakan akan menolak kehadiran Golkar dalam koalisi SBY-Boediono bila memang SBY memberikan konsideran yang tidak masuk akal kepada Golkar. Misalnya, seperti memberikan jatah kekuasaan yang lebih besar dari parpol yang sudah sejak awal bekerja memenangkan SBY-Boediono.
PAN juga menganggap memiliki kewenangan untuk menolak bergabunganya Golkar dalam pemerintahan SBY yang di dukung 24 parpol. "Kita juga punya kewenagan untuk menyatakan resistensi terhadap Golkar. Menurutnya, Golkar sebaiknya berada di luar pemerintah saja," ujar Ketua DPP PAN Patrialis Akbar.
Dikatakan, dengan Golkar berada di luar pemerintahan maka akan dapat memperkuat check and balances atas segala kebijakan pemerintah di parlemen. Golkar juga akan menjadi penyeimbang kekuatan oposisi di parlemen nantinya bila harus berhadapan dengan pemerintah.
"Tapi tetap saja, SBY sebagai presiden akan lebih tahu apa yang akan dilakukannya. Kita tidak mau terlebih jauh ikut dalam menentukan kebijakan soal itu," ujar Patrialis. (nam)
PKB sebagai partai politik peserta koalisi yang sejak awal berjuang memenangkan SBY-Boediono mulai gerah dengan adanya indikasi kembalinya Partai Golkar ke pemerintahan SBY. Karena itu PKB menolak keinginan Golkar untuk bergabung dalam cabinet SBY-Boediono, apalagi selama kampanye pilpres Golkar selalu menjadi lawan.
"SBY tetap harus memberikan prioritas kepada parpol-parpol mitra koalisinya. Yaitu PKB, PAN, PPP dan PKS. Karena itu Golkar tidak bisa disejajarkan dengan mitra koalisi yang selama ini telah mendukung kemenangan SBY-Boediono," tandas Wakil sekjen DPP PKB A. Helmy Faisal Zaini di Jakarta, Jumat (10/7).<>
SBY sebagai capres terpilih sementara ini versi quick count lanjut Helmy Faisal, perlu menghitung secara cermat dan tepat apakah memang perlu mengajak Golkar masuk kabinet atau tidak? PKB juga akan menunggu sikap resmi Golkar apakah tetap ingin dalam pemerintahan atau menjadi oposisi bersama PDIP.
Jika ternyata Partai Golkar bergabung dalam kabinet SBY-Boediono diakui Helmy Faisal, hubungan parlemen dan pemerintahakan lebih kondusif. Namu
"Namun tetap soal power sharing kita tidak bisa disejajarkan dengan Golkar apalagi di bawahnya. Saya percaya dan yakin SBY memiliki pandangan luas, tidak terburu-buru agar koalisi bisa tetap terjaga," kata Helmy seperti dikutip www.fkb-dpr.or.id.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Fahmi Idris telah memberi sinyal bahwa Golkar akan merapat ke dalam pemerintahan SBY-Boediono. Ucapan Fahmi diperkuat dengan pernyataan Waketum PD Achmad Mubarok yang mengatakan, SBY akan tetap menarik tokoh Golkar untuk duduk di kabinetnya. Karena, kemenangan SBY dalam Pilpres 2009 ini ternyata juga atas kontribusi kader Golkar.
Menanggapi hal itu, Ketua FPKS Mahfudz Siddiq juga menyatakan akan menolak kehadiran Golkar dalam koalisi SBY-Boediono bila memang SBY memberikan konsideran yang tidak masuk akal kepada Golkar. Misalnya, seperti memberikan jatah kekuasaan yang lebih besar dari parpol yang sudah sejak awal bekerja memenangkan SBY-Boediono.
PAN juga menganggap memiliki kewenangan untuk menolak bergabunganya Golkar dalam pemerintahan SBY yang di dukung 24 parpol. "Kita juga punya kewenagan untuk menyatakan resistensi terhadap Golkar. Menurutnya, Golkar sebaiknya berada di luar pemerintah saja," ujar Ketua DPP PAN Patrialis Akbar.
Dikatakan, dengan Golkar berada di luar pemerintahan maka akan dapat memperkuat check and balances atas segala kebijakan pemerintah di parlemen. Golkar juga akan menjadi penyeimbang kekuatan oposisi di parlemen nantinya bila harus berhadapan dengan pemerintah.
"Tapi tetap saja, SBY sebagai presiden akan lebih tahu apa yang akan dilakukannya. Kita tidak mau terlebih jauh ikut dalam menentukan kebijakan soal itu," ujar Patrialis. (nam)
Terpopuler
1
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
2
Zaman Kegaduhan, Rais Aam PBNU Ingatkan Umat Islam Ikuti Ulama yang Istiqamah
3
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
4
PBNU Tata Ulang Aset Nahdlatul Ulama Mulai dari Sekolah, Rumah Sakit, hingga Saham
5
Ekologi vs Ekstraksi: Beberapa Putusan Munas NU untuk Lindungi Alam
6
Khutbah Jumat: Belajar dari Pohon Kurma dan Kelapa untuk Jadi Muslim Kuat dan Bermanfaat
Terkini
Lihat Semua
