Jakarta, NU Online
Perhatian khusus yang diberikan oleh Gus Dur terhadap rakyat Papua, yang memiliki kekhususan dibanding rakyat Indonesia lainnya, seperti dari aspek ras dan kewilayahan, termasuk penggunaan kembali nama Papua mendapat apresiasi dari masyarakat Papua.
“Kita memberi apresiasi terhadap Gus Dur, termasuk setuju terhadap pemberian gelar pahlawan untuk beliau,” kata wakil ketua DPRD Papua Barat Jimmy Pemianus Ijie dalam kunjungan ke gedung PBNU, Selasa (4/1).<>
Sebenarnya, seperti ditambahkan oleh Ketua LPBHNU Andi Najmi, dukungan NU terhadap Papua sudah diberikan sejak zaman orde lama ketika KH Wahab Hasbullah meminta agar presiden Soekarno menggunakan politik cancut taliwondo atau mensolidkan dulu situasi dalam negeri sebelum melakukan konfrontasi dengan Belanda, dan akhirnya sukses mengintegrasikan Papua dalam Indonesia.
Rombaongan anggota DPRD Papua Barat berkunjung ke gedung PBNU dalam rangka meminta dukungan terhadap pemilihan gubernur oleh DPRD, bukan pemilihan langsung oleh masyarakat.
Jimmy mengungkapkan, terdapat berbagai pemasalahan dalam pemilihan langsung karena menimbulkan disintegrasi sosial. “Para kandidat yang bertarung tidak mau saling menyapa setelah pemilihan selesai. Kalau pemimpinnya saja begitu, bagaimana rakyat yang dibawah,” katanya.
Demikian pula, kelompok suku yang dominan di daerah tertentu juga meminta agar kepala daerahnya berasal dari sukunya. Menurutnya, ini menunjukkan ketidakdewasaan yang malah merugikan rakyat Papua.
Saat ini, fihaknya tengah mengajukan judicial review agar memungkinkan DPRD di Papua dapat memilih gubernurnya.
Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf menjelaskan, UUD 1945 memberi kemungkinan pemilihan gubernur oleh DPRD karena dalam pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa gubernur dipilih secara demokratis, bukan secara langsung.
“Demokratis disini bisa dimaknai dipilih oleh DPRD,” katanya.
Ia mengaku terlibat dalam perumusan amandemen UUD 1945 tersebut dan sengaja menggunakan kata-kata demokratis, bukan pemilihan langsung sebagaimana pemilihan presiden karena kondisi di masing-masing daerah berbeda, termasuk di Papua sehingga dibuka kemungkinan terbaik bagi penyelenggaraan pemilu. (mkf)
Perhatian khusus yang diberikan oleh Gus Dur terhadap rakyat Papua, yang memiliki kekhususan dibanding rakyat Indonesia lainnya, seperti dari aspek ras dan kewilayahan, termasuk penggunaan kembali nama Papua mendapat apresiasi dari masyarakat Papua.
“Kita memberi apresiasi terhadap Gus Dur, termasuk setuju terhadap pemberian gelar pahlawan untuk beliau,” kata wakil ketua DPRD Papua Barat Jimmy Pemianus Ijie dalam kunjungan ke gedung PBNU, Selasa (4/1).<>
Sebenarnya, seperti ditambahkan oleh Ketua LPBHNU Andi Najmi, dukungan NU terhadap Papua sudah diberikan sejak zaman orde lama ketika KH Wahab Hasbullah meminta agar presiden Soekarno menggunakan politik cancut taliwondo atau mensolidkan dulu situasi dalam negeri sebelum melakukan konfrontasi dengan Belanda, dan akhirnya sukses mengintegrasikan Papua dalam Indonesia.
Rombaongan anggota DPRD Papua Barat berkunjung ke gedung PBNU dalam rangka meminta dukungan terhadap pemilihan gubernur oleh DPRD, bukan pemilihan langsung oleh masyarakat.
Jimmy mengungkapkan, terdapat berbagai pemasalahan dalam pemilihan langsung karena menimbulkan disintegrasi sosial. “Para kandidat yang bertarung tidak mau saling menyapa setelah pemilihan selesai. Kalau pemimpinnya saja begitu, bagaimana rakyat yang dibawah,” katanya.
Demikian pula, kelompok suku yang dominan di daerah tertentu juga meminta agar kepala daerahnya berasal dari sukunya. Menurutnya, ini menunjukkan ketidakdewasaan yang malah merugikan rakyat Papua.
Saat ini, fihaknya tengah mengajukan judicial review agar memungkinkan DPRD di Papua dapat memilih gubernurnya.
Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf menjelaskan, UUD 1945 memberi kemungkinan pemilihan gubernur oleh DPRD karena dalam pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa gubernur dipilih secara demokratis, bukan secara langsung.
“Demokratis disini bisa dimaknai dipilih oleh DPRD,” katanya.
Ia mengaku terlibat dalam perumusan amandemen UUD 1945 tersebut dan sengaja menggunakan kata-kata demokratis, bukan pemilihan langsung sebagaimana pemilihan presiden karena kondisi di masing-masing daerah berbeda, termasuk di Papua sehingga dibuka kemungkinan terbaik bagi penyelenggaraan pemilu. (mkf)
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Anggapan Safar sebagai Bulan Sial Berseberangan dengan Pandangan Ulama
6
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
Terkini
Lihat Semua
