Penguatan Organisasi Sipil Menentukan Masa Depan Jakarta

Jakarta, NU Online
Pemilu legislatif  2004 telah mengubah peta kekuatan partai politik di DPRD DKI Jakarta. Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) telah menggeser kekuatan PDIP dan PPP sebagai pemenang Pemilu pada 1999 yang lalu di DKI Jakarta.  Pergeseran kekuatan politik di DPRD DKI  dapat menjadi modal politik untuk membangun masa depan Jakarta menjadi lebih baik dibanding saat ini.

Demikian dikemukakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Juri Ardiantoro dalam seminar tentang “Masa Depan Jakarta Pasca Pemilu” di Jakarta, Rabu (29/9).

Juri Ardiantoro mengungkapkan, bahwa telah terjadi kecenderungan paralel antara kemenangan PKS dan PD dalam Pemilu legislatif 2004 di DKI Jakarta  dengan kemenangan pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla dalam pemilu presiden putaran kedua pada tingkat nasional.

“Pergeseran kekuatan politik formal pada tingkat nasional dan DKI Jakarta ini di satu sisi menjadi harapan, sedangkan di sisi lainnya menjadi tantangan politik yang baru,”kata anggota KPU yang meraih master sosiologi dari UI ini.

Dikatakan Juri, bahwa tantangan bagi kedua kekuatan politik yang baru ini seharusnya diimplementasikan. “Keduanya perlu mengonsolidasikan semua kekuatan yang mengharapkan perbaikan atas masa depan Jakarta dan Indonesia pada tingkat nasional,”katanya.

Dalam rangka konsolidasi itu, kata Juri, sinergi antar kekuatan politik perlu ditempatkan dengan memperkuat hubungan pertanggungjawaban antara mereka sebagai wakil rakyat di DKI Jakarta dengan masyarakat sebagai pemilih atau konstituen.

“Permasalahan masyarakat Jakarta adalah permasalahan keadilan antara masyarakat yang akses politiknya terbuka dan tertutup dalam mendapatkan keadilan atas hak – hak mereka,”paparnya.

Anggota KPU DKI yang pernah menjadi PB PMII ini pun mengungkapkan, bahwa salah satu penyebab dari munculnya konflik di Jakarta sesungguhnya bersumber dari distribusi hak-hak yang dirasakan sebagian besar rakyat di Jakarta tidak adil. “Kalau persoalan ketidakadilan itu mendapat perhatian serius dari wakil – wakil rakyat di DPRD, maka konflik-konflik di Jakarta pun akan segera berkurang,”tandas mantan guru SMU Labshool Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Dari sisi anggaran misalnya, kata Juri, APBD DKI Jakarta terhitung besar, mencapai Rp 11 triliun. Tetapi dengan anggaran sebesar itu, Pemda kurang peka terhadap kebutuhan mayoritas warganya.

“Meski telah terjadi pergeseran kekuatan politik saat ini di DPRD DKI Jakarta, masyarakat tidak bisa menggantungkan perubahan semata-mata kepada wakil rakyat. Masyarakat sipil di Jakarta perlu menguatkan pengorganisasian diri mereka dengan baik,”katanya.

Selain Juri, hadir pula Ade Surapriyatna, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Husein Abdul Aziz, dan Sekjen Badan Musyawarah Betawi Bahrul Akbar  sebagai pembicara  dalam seminar yang diselenggarakan Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi (FKMB) ini. Ade yang belum lama ini terpilih sebagai ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004 – 2009, dalam kesempatan itu lebih banyak bicara masalah di luar pertanggungjawaban dewan kepada masyarakat pemilih.

Sama dengan kedua pembicara terakhir, Ade tidak menjawab persoalan rendahnya keberpihakan wakil rakyat di DKI Jakarta terhadap nasib kaum miskin kota, tergusur dan jauh dari pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah.

Bahkan usulan peserta seminar mengenai perlunya lokalisasi terhadap prostitusi liar termasuk legalisasi pemasukan pendapatan dari sektor ini tidak dijawab. Dalam kesempatan itu, ketua DPRD terpilih lulusan Akademi Maritim Indonesia 1969 lalu itu mengatakan,”Soal prostitusi harus disikat, soal bisa bersih atau tidak, itu urusan nanti. Ini semua perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari demoralisasi akibat prostitusi,”katanya dengan penuh semangat.(Doel)