Jakarta, NU Online
Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, akan menggelar sidang itsbat atau penetapan awal Syawal 1430 H, Sabtu (19/9) sore ini bertepatan dengan 29 Ramadhan 1430 H, setelah mendapatkan laporan rukyatul hilal yang diadakan di berbagai titik strategis di Indonesia.
Sidang itsbat akan diikuti oleh perwakilan ormas Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al Wasliyah, Al Irsyad, Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam (PUI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islam (DDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan duta besar negara-negara berpenduduk muslim.<>
Sidang juga akan dihadiri para pakar hisab-rukyat, dan instansi terkait seperti Lapan, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
Dirjen Bimas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar MA menyatakan, persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah.
”Fikih sudah mengatur persoalan yang bersifat kemasyarakatan. Dan, dibenarkan adanya campur tangan pemerintah atau ulil amri untuk mencapai kemaslahatan umum,” katanya di Jakarta, Jum’at (18/9).
Sebelumnya, Ketua Lajhan Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A. Ghazalie Masroeri menyatakan, semua ormas Islam tidak berwenang mengumumkan awal bulan sebelum sidang itsbat.
”Ada kesepakatan tidak tertulis berbagai ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, pada sidang itsbat awal Syawal di era Menteri Agama Said Agil Munawwar bahwa tidak boleh mengumunkan awal bulan sebelum sidang itsbat,” kata Kiai Ghazali. (nam)
Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, akan menggelar sidang itsbat atau penetapan awal Syawal 1430 H, Sabtu (19/9) sore ini bertepatan dengan 29 Ramadhan 1430 H, setelah mendapatkan laporan rukyatul hilal yang diadakan di berbagai titik strategis di Indonesia.
Sidang itsbat akan diikuti oleh perwakilan ormas Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al Wasliyah, Al Irsyad, Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam (PUI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islam (DDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan duta besar negara-negara berpenduduk muslim.<>
Sidang juga akan dihadiri para pakar hisab-rukyat, dan instansi terkait seperti Lapan, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
Dirjen Bimas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar MA menyatakan, persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah.
”Fikih sudah mengatur persoalan yang bersifat kemasyarakatan. Dan, dibenarkan adanya campur tangan pemerintah atau ulil amri untuk mencapai kemaslahatan umum,” katanya di Jakarta, Jum’at (18/9).
Sebelumnya, Ketua Lajhan Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A. Ghazalie Masroeri menyatakan, semua ormas Islam tidak berwenang mengumumkan awal bulan sebelum sidang itsbat.
”Ada kesepakatan tidak tertulis berbagai ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, pada sidang itsbat awal Syawal di era Menteri Agama Said Agil Munawwar bahwa tidak boleh mengumunkan awal bulan sebelum sidang itsbat,” kata Kiai Ghazali. (nam)
Terpopuler
1
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
2
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
3
Zaman Kegaduhan, Rais Aam PBNU Ingatkan Umat Islam Ikuti Ulama yang Istiqamah
4
PBNU Tata Ulang Aset Nahdlatul Ulama Mulai dari Sekolah, Rumah Sakit, hingga Saham
5
Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia
6
Eskalasi Konflik Iran-Israel, Saling Serang Titik Vital di Berbagai Wilayah
Terkini
Lihat Semua
