PCNU Jombang Galakkan Program Pengawasan Kebijakan Daerah

Jombang, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggalakkan program pengawasan kebijakan daerah setempat.

Ketua PCNU Jombang KH Isrofil Amar menyatakan, keterlibatan PCNU dalam perumusan dan pengawasan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi agenda penting organisasi yang harus segera diwujudkan.<>

“Mengingat sebagian besar warga Jombang adalah orang NU, maka pada prinsipnya kita (PCNU) harus terlibat. Ini juga sebagai wujud peningkatan peran organisasi kepada masyarakat,” kata KH Isrofil kepada NU Online di Jombang, Selasa (29/10).

Terkait dengan mekanisme keterlibatan dan pengawasan, pihaknya masih merumuskan sistem dan mekanisme sesuai dengan aturan organisasi.

“Kita masih merumuskan bagaimana mekanismenya secara institusional, kalau secara pribadi sebagai warga negara kita semua sudah memiliki hak itu,” kata KH Isrofil usai acara Rakercab PCNU dan sosialisasi pendirian Rumah Sakit NU Jombang.
     
Ungkapan senada dikemukakan Sekretaris PCNU, Hamid Bisri, SE. ”Untuk melindungi hak-hak warga NU kita memang harus terlibat, baik pada saat merumuskan maupun pengawasannya,” kata pria yang akrab disapa Gus Mamik ini.
     
Ditambahkan, langkah taktis yang akan dilakukan PCNU dalam waktu dekat adalah melakukan pengawasan kebijakan yang sudah ditelurkan Pemerintah Kabupaten Jombang. Gus Mamik menjelaskan, pengawasan yang dimaksudkan adalah dengan melakukan pengamatan dan kajian terhadap kondisi masyarakat yang dipadukan dengan berbagai kebijakan yang sudah diturunkan.

“Dalam waktu dekat model pengawasan yang akan lakukan, caranya dengan melihat kebijakan yang sudah ada dan selanjutnya kita cek dengan kondisi di masyarakat,” tandas dia.     

Ketua Lembaga Kajian & Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Jombang Muhammad Hasyim mengungkapkan, sebagai ormas berbasis warga nahdliyin dan memiliki anggota yang berasal dari berbagai sektor, NU perlu menjaga dinamika perjalanan pemerintahan khususnya di tingkat daerah agar tetap berjalan pada tren positif.

“Pengawasan kebijakan oleh NU sangat penting, agar berbagai program yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat bisa tepat sasaran,” kata Hasyim.

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, H Halim Iskandar mengungkapkan perlunya keterlibatan PCNU dalam perumusan dan pengawasan setiap kebijakan. Hal ini dimaksud untuk menciptakan dinamika pemerintahan yang positif di tingkat daerah.

Dikatakannya, dengan jumlah anggota mayoritas dan tersebar  pada hampir seluruh desa, NU cukup layak melibatkan diri dalam setiap proses kebijakan Pemkab Jombang.

“Penting bagi NU untuk terlibat, sekarang tinggal bagaimana NU menyiapkan sistem dan mekanisme keterlibatannya,” kata Halim saat berdiskusi dengan para pengurus MWC, Lembaga, Lajnah dan Banom yang digelar usai pembukaan rapat kerja cabang PCNU di Diwek, Jombang, Selasa (28/10) siang.

Dalam hal pengawasan, kata Halim, salah satu yang dapat dilakukan oleh NU adalah mengawasi pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) yang sudah brjalan sejak tahun 2007.

Mantan Cawabup pada Pilkada Jombang 2008 ini menjelaskan, sejak digulirkan pada tahun 2007, pelaksanaan program ADD isinyalir banyak terjadi penyelewengan dan kecurangan.

“Makanya sangat penting bagi NU untuk melakukan pengawasan pada pengelolaan dana ADD, pengurus ranting harus tahu berapa dana ADD yang turun di desanya, demikian juga pengurus MWC dan Cabang,” tandas Halim Iskandar.

Sementara itu, saat pembukaan Rakercab PCNU, panitia pendirian Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) berhasil menggalang dana waqaf senilai hampir Rp. 0,5 miliar. PCNU Jombang dalam waktu dekat akan mendirikan sebuah rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Diwek dan akan diresmikan pada Agustus 2008. (yus/ms)