PBNU Puji Pemerintah Tolak Kutukan DK PBB pada Iran

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memuji langkah pemerintah Indonesia yang berani menolak memberikan dukungan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang berniat mengutuk keras pernyataan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad soal "kehancuran Israel".

“Kami menyambut baik sikap pemerintah itu, meski terlambat. Mestinya keberanian pemerintah itu ditunjukkan pada saat resolusi DK PBB 1747 terkait program nuklir Iran mau ditandatangni. Dulu itu, kalau mau abstain saja sudah bagus. Tapi itu bagi kami sudah sebuah kemajuan,” ungkap ungkap Ketua PBNU Said Aqil Siradj, di Jakarta, Ahad (10/6) kemarin.

DK PBB dalam sidang di Markas Besar PBB, New York, Jumat (8/6), gagal mengesahkan pernyataan pers yang berniat mengutuk keras pernyataan Mahmoud Ahmadinejad soal "kehancuran Israel”.

Ahmadinejad mengatakan, "Dengan pertolongan Tuhan, tombol detik-detik kehancuran rezim Zionis sudah mulai ditekan oleh tangan-tangan anak-anak Lebanon dan Palestina".

Hal itulah yang membuat Prancis, Amerika Serikat (AS), Inggris, Rusia, dan Cina mendukung pernyataan pers yang mengecam Ahmadinejad. Namun, Indonesia yang menjadi salah satu dari 15 anggota, menolak dengan tegas, sehingga niat PBB itu batal.

“Kami melihat ada perkembangan yang baik. Selain Indonesia yang menolak, Qatar juga sudah berani tidak bersikap. Memang, bangsa Arab seharusnya mau melindungi bangsa sesama Arab,” tutur Kang Said, demikian sapaan akrab Said Aqil Siradj.

Menurut pengamatan Kang Said, PBB sendiri kerap tidak adil dalam menyikapi berbagai kasus kejahatan kemanusian di dunia. Sebagai pengayom bangsa-bangsa di dunia, dalam kebijakannya PBB kerap lebih condong membela Israel atau AS.

Karena itu, agar tidak dinilai berpihak, PBNU mendesak PBB melakukan pembelaan terhadap bangsa Palestina yang hingga kini masih ditintas oleh Israel. ”Jangan ketika ada satu orang Israel yang terbunuh, kemudian PBB mengecam keras, tapi kalau satu bangsa ditindas oleh Isreal, PBB diam saja. Kalau mau adil, PBB juga harus melindungi Palestina,” jelas alumnus Universitas Umul Quro Mekkah, Saudi Arabia, itu. (rif)