PBNU Dukung Optimalisasi Peran GAM, Asal dalam Koridor NKRI
NU Online · Senin, 11 Juli 2005 | 08:47 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengungkapkan bahwa dimungkinkan pemberian konsesi kepada GAM secara optimal asal tidak melewati garis NKRI. “Kalau yang diinginkan pemisahan, tak pernah ada negara yang memberikan haknya kepada separatisme, tak akan pernah ada dimanapun,” tandasnya seusai membuka Kongres ke XIII Fatayat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Selanjutnya Hasyim menyatakan bahwa jika memang disepakati adanya perdamian antara kedua belah fihak, maka semua anggota GAM direhabilitasi haknya sebagai warga Negara. “Ini lebih menguntungkan GAM daripada melawan terus. Pimpinannya di LN juga belum tentu mau bertanggung jawab,” imbuhnya.
<>NU menyatakan kesiapannya untuk membantu pemulihan kondisi jika kesepakatan itu disetujui oleh kedua belah fihak. “Saya sudah berkali-kali ke Aceh menghimbau, jadi warga negara RI kembali, dipulihkan hak-haknya, nanti NU juga akan bantu pemulihannya jika terjadi kesepakatan perdamian antara Jakarta dan GAM,” tegasnya
Ditandaskannya bahwa daripada berkelahi, lebih baik Aceh dibangun secara bersama-sama. “Kalau ada konflik bersenjata, yang rugi umat Islam sendiri,” tegasnya.
Jika kesepakatan perdamaian itu sudah tercipta dimungkinkan juga bagi mantan anggota GAM untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur atau jabatan politik lainnya. Namun semuanya harus mengikuti prosedur perundangan yang ada.
Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang tersebut mengakui banyak fihak menilai perundingan informal yang saat ini berjalan terkesan bertele-tele. Namun karena statusnya masih informal, nantinya harus menunggu diformalkan. Ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pengkondisian.
Hasyim meminta agar pemerintah tidak melakukan internasionalisasi masalah karena akan semakin menambah berat beban yang harus ditanggung akibat keterlibatan fihak asing. “Jika sekedar tempat saja, sifatnya masih fakultatif tetapi jika sampai masuk masalah substansi tidak boleh karena ini merupakan urusan internal RI,” tegasnya.(mkf)
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Agustus 2025, Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh
2
Upah Guru Ngaji menurut Tafsir Ayat, Hadits, dan Pandangan Ulama
3
Pakar Linguistik: One Piece Dianggap Representasi Keberanian, Kebebasan, dan Kebersamaan
4
IPK Tinggi, Mutu Runtuh: Darurat Inflasi Nilai Akademik
5
2 Alasan LPBINU Bandung Sosialisasikan Literasi Bencana untuk Penyandang Disabilitas
6
PBNU Minta PPATK Tak Ambil Kebijakan Serampangan soal Pemblokiran Rekening Menganggur
Terkini
Lihat Semua