PBB Tuntut Inggris Perbaiki Pola Interaksi dengan Warga Muslim
NU Online · Sabtu, 26 Juli 2008 | 05:48 WIB
Baru-baru ini, komisi HAM PBB mengeluarkan tuntutan kepada Inggris untuk memperbaiki pola interaksi dengan warga Muslim setempat. Hal ini karena Inggris dinilai abai terhadap menaiknya tensi "kebencian" di kalangan mayoritas warganya terhadap minoritas warga Muslim.
Pihak Inggris diminta untuk segera mengambil upaya-upaya strategis guna meredam gejala buruk Islamophobia tersebut, disamping meminta untuk tidak diskriminatif terhadap warga Muslim terkait urusan kenegaraan.<>
Sebagaimana dilansir harian Inggris The Telegraph, tuntutan komisi HAM PBB tersebut dikeluarkan terkait citra dan pandangan negatif mayoritas warga Inggris kepada minoritas warga Muslim yang relatif masih tinggi, bahkan kian menaik.
Jajak pendapat yang dilakukan akhir-akhir ini oleh majalah Financial Times menyatakan, Inggris tercatat sebagai negara "terpanik" ketika berhubungan dengan Islam dan warga Muslimnya. "Islam adalah penyakit bagi negara Inggris," demikian kata beberapa suara dalam jajak pendapat tersebut.
Pandangan negatif warga Inggris terhadap minoritas Muslim melonjak selepas serangan 11 September 2001, juga selepas peledakan stasiun kereta bawah tanah di London pada 7 Juli 2005 oleh beberapa aktivis Muslim garis keras. selepas kejadian tersebut, warga Muslim Inggris kerap mendapatkan perlakuan yang introgatif dan diskriminatif.
Selepas dikeluarkannya tuntutan komisi HAM PBB ini, warga Muslim Inggris berharap agar pola hubungan mereka dengan warga dan pemerintahan Inggris dapat kembali normal, dan mereka pun dapat terpenuhi hak-haknya.
Saat ini, warga Muslim di Inggris tercatat sebanyak 2 juta jiwa, dari total jumlah penduduk sebanyak 66 juta jiwa. (tlg/fit/iol/atj)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
3
Kantor Bupati Pati Dipenuhi 14 Ribu Kardus Air Mineral, Demo Tak Ditunggangi Pihak Manapun
4
Nusron Wahid Klarifikasi soal Isu Kepemilikan Tanah, Petani Desak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria
5
Badai Perlawanan Rakyat Pati
6
Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf
Terkini
Lihat Semua