Pasca IMF, Dunia Usaha Berharap Ada Peningkatan Investasi

Jakarta, NU.Online
Kalangan dunia usaha berharap Inpres No.5/2003 tentang paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF, bisa memberikan arah positif bagi peningkatan investasi di Indonesia.

"Kita menunggu tindakan nyata dari pemerintah. Sekarang masih sebatas pernyataan atau deklarasi yang harus diikuti dengan tindakan nyata," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Indra Ibrahim, di Jakarta.

Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat untuk bisa selamat di tengah gencarnya arus globalisasi yang akan mulai efektif pada tahun 2005 nanti. "Khusus untuk industri tekstil diperkirakan dibutuhkan investasi baru sekitar 4 miliar-5 miliar dolar AS untuk merestrukturisasi mesin-mesin di pabrik tekstil," katanya.

Menurutnya, tanpa adanya tambahan investasi tersebut dipastikan industri tekstil nasional tidak akan bisa bersaing dengan negara lain mengingat pasar akan melihat suatu produk dari sisi harga yang murah, kualitas yang baik dan order yang tepat waktu.

Oleh sebab itu, ia berharap dengan keluarnya Inpres No.5/2003 tersebut bisa mendorong munculnya investasi, baik dari asing maupun domestik.

"Sebaik apapun isi white paper itu akan lebih baik kalau pemerintah melaksanakan secara konsisten percepatan pemulihan ekonomi," ujarnya di sela-sela seminar Produktivitas Nasional. Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF.

Seperti yang sudah diberitakan NU.Online, ada tiga sasaran pokok dalam paket itu yakni, memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai; melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Tiga sasaran pokok itu kemudian dijabarkan dalam lampiran Inpres berupa matriks program kerja, yang bersama-sama dengan RAPBN 2004 yang sudah disampaikan kepada DPR-RI.

"Ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengamankan masa transisi dan berakhirnya program kerjasama dengan IMF. Masa transisi yang terkelola baik itu diperlukan agar pemulihan ekonomi nasional yang sudah mulai tampak sejak akhir 2001 dapat terus berlanjut dalam tahun 2004 dan sesudahnya," ujar Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Berakhirnya program ekonomi dengan IMF pada akhir Desember 2003 tidak mengubah sasaran pemantapan ekonomi makro pemerintah dalam jangka menengah, yang substansinya tertuang dalam Propenas 1999-2004 maupun Repeta 2004. Sasarannya adalah: mencapai posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability), penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan mitra-mitra dagang Indonesia, serta terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal diarahkan kepada: Penurunan defisit anggaran belanja negara secara bertahap untuk mencapai posisi keseimbangan pada tahun 2005-2006; Pengurangan stok utang pemerintah terhadap PDB hingga mencapai posisi yang aman; Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber penerimaan negara yang handal; Peningkatan efisiensi belanja negara; Pengembangan sistem pengelolaan utang pemerintah yang efektif. (Cih)***