NU Perlu Perbaiki Struktur Penduduknya

Jakarta, NU Online
Saat melakukan refleksi pada hari kependudukan dunia, 11 Juli terhadap struktur penduduk warga nahdliyyin, diketahui bahwa mereka masih dalam posisi yang terbelakang dan perlu terus diperbaiki.

“Struktur warga NU tak jauh beda dengan penduduk Indonesia pada umumnya. Mereka sebagian besar masih hidup di pedesaan dan masih berusia muda sehingga menjadi beban bagi penduduk yang produktif,” tandas Ketua PBNU HM Rozy Munir yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Peminat Ahli Demografi Indonesia (IPADI).

Dikatakannya bahwa mereka akan segera mamasuki pasar kerja. Dengan lokasi di pedesaan, tentu saja sektor pertanian menjadi sangat penting. Akan tetapi sektor ini kurang efisien akibat sempitnya lahan. Sektor pertanian juga memerlukan fisik yang kuat sementara di sisi lain, terdapat peningkatan Lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit.

“Kondisi ini disebabkan pada masa lalu, orang memiliki banyak anak sehingga mereka harus membagi warisan pada banyak anak. Akibatnya lahan menjadi sempit dan jika timbul kesulitan mereka menjualnya dan beralih menjadi buruh,” imbuhnya.

Untuk Indonesia secara umum, tingkat kepemilikan anak per keluarga 2.3-2.4. Namun demikian Rozy menilai bahwa untuk kalangan NU mungkin persentasenya lebih tinggi. “Dalam hal ini harus dilakukan upaya pengurangan jumlah anak, namun tidak boleh dengan paksaan, harus dengan kesadarannya sendiri,” imbuhnya.

Masalah pendidikan dasar sudah mendapatkan perhatian yang cukup bagus antara laki-laki dan perempuan. Namun jika dilihat pada komposisi pendidikan tinggi, laki-laki memiliki persentase yang lebih besar.

“Belum terdapat preferensi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan tinggi. Laki-laki masih mendominasi dengan alas an budaya dan adat. Ada anggapan toh perempuan ketika kawin akan menjadi istri, menjadi konco wingking,” katanya.

Kesehatan juga merupakan masalah yang masih dihadapi karena alasan kemiskinan atau pendidikan yang rendah. Banyak diantara mereka yang lari ke dukun daripada ke dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya.

“Ini semua merupakan kewajiban NU untuk membuat program pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi ummat,” tegasnya.(mkf)