Jakarta, NU Online
Ketua PBNU Masdar F Mas’udi mengatakan ketergantungan pendanaan program NU yang berasal dari birokrasi atau pemerintah secara pelan-pelan harus dikurangi dan digantikan oleh potensi yang berasal dari dalam NU sendiri.
“Jika kita mengandalkan dana dari pemerintah, ini akan menempatkan NU pada posisi subardinat pada kekuaasaan,” katanya dalam sebuah acara di Bogor akhir pekan lalu.<>
Dikatakannya, dalam penentuan posisi kabinet presiden SBY lalu, ia menerima banyak SMS yang mengkhawatirkan jika menteri agama bukan berasal dari NU. Menurutnya, NU seharusnya berperilaku seperti kelompok Kristiani atau Ahmadiyah yang tak pernah meributkan siapa yang akan berkuasa.
“Karena mereka tawakkal dengan dirinya sendiri dan mengandalkan resources dari dalam,” imbuhnya.
Meskipun kecil, jika organisasi memiliki sumberdaya yang kuat, fihak lain akan menghargai keberadaannya dan mengajak kerjasama karena sudah terbukti bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik.
Ahmadiyah, meskipun dianggap sesat, pola pendanaannya sangat rapi. Setiap orang berkewajiban membayar iurang yang jumlahnya semakin besar jika posisinya dalam struktur organisasi semakin tinggi. Hal yang sama juga terjadi dalam komunitas Kristiani yang mampu mengelola asetnya dengan baik, sehingga, meskipun jumlah umatnya hanya 7 persen, tetapi mereka menguasai aset nasional sekitar 30 persen.
“Kita berkaca pada orang lain bukan untuk meniru mereka, tetapi untuk dapat melampuai mereka,” jelasnya.
Peran NU dalam masyarakat menurunya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu terdengar, atau hanya dikenal namanya, terlihat, atau hanya melihat aktifitas keorganisasiannya dan terasa atau dapat menerima manfaat dari keberadaan NU. Peran tertinggi inilah yang harus dikejar dimasa mendatang. (mkf)
Ketua PBNU Masdar F Mas’udi mengatakan ketergantungan pendanaan program NU yang berasal dari birokrasi atau pemerintah secara pelan-pelan harus dikurangi dan digantikan oleh potensi yang berasal dari dalam NU sendiri.
“Jika kita mengandalkan dana dari pemerintah, ini akan menempatkan NU pada posisi subardinat pada kekuaasaan,” katanya dalam sebuah acara di Bogor akhir pekan lalu.<>
Dikatakannya, dalam penentuan posisi kabinet presiden SBY lalu, ia menerima banyak SMS yang mengkhawatirkan jika menteri agama bukan berasal dari NU. Menurutnya, NU seharusnya berperilaku seperti kelompok Kristiani atau Ahmadiyah yang tak pernah meributkan siapa yang akan berkuasa.
“Karena mereka tawakkal dengan dirinya sendiri dan mengandalkan resources dari dalam,” imbuhnya.
Meskipun kecil, jika organisasi memiliki sumberdaya yang kuat, fihak lain akan menghargai keberadaannya dan mengajak kerjasama karena sudah terbukti bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik.
Ahmadiyah, meskipun dianggap sesat, pola pendanaannya sangat rapi. Setiap orang berkewajiban membayar iurang yang jumlahnya semakin besar jika posisinya dalam struktur organisasi semakin tinggi. Hal yang sama juga terjadi dalam komunitas Kristiani yang mampu mengelola asetnya dengan baik, sehingga, meskipun jumlah umatnya hanya 7 persen, tetapi mereka menguasai aset nasional sekitar 30 persen.
“Kita berkaca pada orang lain bukan untuk meniru mereka, tetapi untuk dapat melampuai mereka,” jelasnya.
Peran NU dalam masyarakat menurunya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu terdengar, atau hanya dikenal namanya, terlihat, atau hanya melihat aktifitas keorganisasiannya dan terasa atau dapat menerima manfaat dari keberadaan NU. Peran tertinggi inilah yang harus dikejar dimasa mendatang. (mkf)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Larangan Pamer dan Bangga dengan Dosa-dosa
2
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
3
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
4
Operasional Haji 2025 Resmi Ditutup, 3 Jamaah Dilaporkan Hilang dan 447 Meninggal
5
PBNU Terima Audiensi GAMKI, Bahas Isu Intoleransi hingga Konsensus Kebangsaan
6
Kisah Di Balik Turunnya Ayat Al-Qur'an tentang Tuduhan Zina
Terkini
Lihat Semua
