NU Harus ‘Menyapih’ Warganya dalam Berpolitik

SOLO, NU Online
Rois Aam PBNU KH Sahal Mahfudz, meminta NU untuk ‘menyapih’ warganya yang ingin berpolitik praktis. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Muktamar NU ke-31, Minggu pagi (28/11). Menurut KH Sahal, kurang ketatnya aturan selama ini, telah menjerumuskan NU kedalam politik praktis. Oleh karena itu, NU perlu menggariskan ketentuan-ketentuan yang ketat untuk mengatur warga NU yang melakukan kegiatan politik praktis

Lebih jauh, KH Sahal juga berpendapat perlunya perbaikan hasil Muktamar ke-30 di Lirboyo, yang selama ini dianggap telah mengarahkan warga NU ke Partai Politik tertentu. Aturan itu, menurut KH Sahal, telah menjerumuskan NU kedalam persoalan politik praktis. Selanjutnya, semua pengurus NU yang masih menjabat dalam jabatan partai politik, harus dinon-aktifkan.

“Modifikasi Khittah hasil Muktamar ke-30 di Lirboyo, yang masih memberikan isyarat penggiringan warga (ke partai politik tertentu, red) perlu ditiadakan,” ujar Kyai sepuh ini.”Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap jajaran, juga tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan dengan pengurus partai politik, dan melakukan kegiatan politik praktis,” tambahnya lagi

Kyai Sahal juga mengingatkan, politik yang tengah dijalankan Nu saat ini adalah politik Kebangsaan dan politik kerakyatan, bukan politik praktis. Politik kebangsaan dan kerakyatan adalah pola keberpihakan NU kepada masyarakat secara luas, bukan kepada golongan, kelompok maupun partai politik tertentu. Pola semacam ini, ujar Kyai Sahal, menuntut NU untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.

Tingkatkan Peran Ulama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para ulama dan kiai untuk lebih berperan dalam memberikan kesadaran kebangsaan. Termasuk, mendukung program pemerintah yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  “Saya berkeyakinan di bawah bimbingan para ulama dan kiai, setapak demi setapak problem bangsa dapat diperbiki,” tandas Presiden dihadapan ribuan muktamirin saat membuka Muktamar Nandlatul Ulama ke-31, di Asrama Haji, Donohudan, Boyolali.

Dikatakan lebih lanjut, pemerintah beraharap para ulama dan kiai tidak kenal lelah melaksanakan tugas dakwah untuk mengajak manusia kejalan yang benar. Ajakan para kiai dan ulama kepada umat tentu akan berpengaruh besar bagi umat dan bangsa Indonesia.  Dalam ajaran islam, memberikan kesadaran kepada umatnya mempunyai arti penting dalam rangka mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan bangsa ini dari negara negara lain. “Ulama mempunyai peran penting dalam membangun kebangsaan kita,” kata presiden Yudhoyono.

Kepala Negara  menegaskan,  peran penting para ulama juga telah tercatat dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Terutama peran dalam memberikan kesadaran kebangsaan, dan membebaskan diri dari penjajahan pada  masa perjuangan. Sejarah mencatat, peran dan jasa ulama dan tokohnya dalam meletakkan nilai-nilai konsesus kebangsaan.  Akhirnya memberikan dukungan penuh dan kerangka kehidupan Negara kita. “berdirinya negara Indonesia tidak luput dari peran dan tokoh NU. Dan saya yakin peran itu akan terus berlanjut sepanjang masa,” tandas Presiden. (cih)