NU Harus Jadi Guru Bangsa

Jakarta, NU Online
NU sebagai organisasi sosial dan keagamaan harus menjadi guru bangsa, tidak berpihak kepada siapapun dan kelompok manapun, kecuali kepada kepentingan dan kebijakan yang memihak kepada rakyat. NU Harus berdiri seimbang diantara semua kelompok bangsa.

Demikian ditegaskan Pelaksana harian (Plh) Ketua Umum PBNU Masdar Farid Mas'udi, menanggapi sikap politik warga NU dalam konteks penyelamatan agenda khittah 1926. Menurut dia, NU akan selalu mengambil jarak dengan penguasa. Meski, kata dia, presiden dan wakil presiden terpilih nanti adalah kader NU. "Kami akan mengawal dan mendukung kebijakan presiden yang menguntungkan rakyat. NU juga akan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," ungkapnya via telpon kepada NU Online, Selasa (13/07)

Karena itu, lanjut Masdar, posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua September 2004 mendatang tetap netral. NU juga tidak akan mengarahkan warganya (kaum nahdliyin) agar memilih salah satu kandidat tertentu karena tidak memiliki otoritas dan bukan pada tempatnya. "NU bukan partai politik," tegasnya singkat.

Terlebih menurutnya landasan khittah NU sudah jelas,  pertama, NU harus kembali sebagai organisasi sosial keagamaan untuk melayani umat, kedua, kepemimpinan ulama harus di kedepankan dimana ulama harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam memimpin, menjalankan dan mengendalikan organisasi,  ketiga, NU melepaskan keterkaitan dengan kepentingan politik partisan. Keempat, betul-betul komitmen untuk melakukan pemberdayaan umat dengan mengadvokasi kebijakan di tingkat formal kenegaraan maupun pemberdayaan basis di lapangan, kelima, mengambil tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan bangsa dan negara serta martabat kemanusiaan pada umumnya.

Untuk itulah, Masdar menyatakan NU harus mengembalikan orientasinya ke politik kerakyatan atau politik kemaslahatan. Politik kerakyatan akan selalu mengugat segala bentuk penindasan dan selalu mengarahkan pemihakannya kepada rakyat banyak (maslahat).

Ditegaskannya kembali, visi politik NU adalah politik kebangsaan dan bukan terlibat dalam persoalan politik praktis. Lebih lanjut Dia mengajak semua pihak tetap menjaga kemurnian "Khittah NU 1926", tidak menggunakan NU sebagai kendaraan politik kekuasaan, menghadapkan satu kelompok politik dengan kelompok lain. Kemudian meminta kepada para tokoh NU yang dijadikan kandidat presiden dan wakil presiden serta warga NU pendukungnya mampu menjunjung tinggi moralitas, etika sosial politik luhur saat mengikuti perhelatan demokrasi. Kemudian menunjukkan sikap toleran, adil, dan bersahaja. Demikian papar Masdar Farid Mas'udi [Cih]