NU Harus Bisa Jaga Martabat Civil Society

Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama sebagai salah satu komponen bangsa diharapkan mampu menjaga martabat masyarakat sipil dari hegemoni dan kekuatan negara terutama kekuatan militer. Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program politik, sosial, ekonomi dan pembaharuan hukum di dalam orientasi perjuangannya.

"NU punya kewajiban moral untuk membentengi itu, karena NU memiliki akar sejarah yang panjang dalam membela masyarakat sipil dari sejak jaman penjajahan hingga kini," ungkap anggota Komnas HAM, MM Billah kepada NU Online dalam sebuah perbincangan di Gedung PBNU Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Billah, ketegasan NU dalam soal negara bangsa, paham keagamaan NU yang moderat merupakan kekuatan penyangga masyarakat sipil dalam mengapresiasi kekuasaan negara dan kedekatannya dengan grass root membuat NU mudah mensosialisasikan program kerjanya. Posisi yang strategis ini menjadikan NU cukup ampuh membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Hal ini, lanjut Billah karena NU memiliki kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik yang bebas bagi keterlibatan politik warga secara aktif. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kekuasan negara. "Ini, menunjukan para pendiri NU memiliki visi yang dalam soal perlunya masyarakat sipil dalam mengimbangi kekuatan negara," katanya.

Namun yang menjadi persoalan sekarang dapatkah kekuatan strategis itu dimanfaatkan secara baik oleh kader-kadernya, baik yang di legislatif, eksekutif maupun di kepemimpinan non formal di masyarakat. Karena, Nahdlatul Ulama tidak pernah mengembangkan organisasinya menjadi mesin yang efektif untuk mengangkat dan menggolkan aspirasinya. "Belum dicapainya kondisi inilah yang menyebabkan kenapa kader-kader NU yang ada di Legislatif tidak merasa harus membawa aspirasi NU, artinya mereka bergerak sendiri-sendiri," tanya Billah.

Karena itu, harap mantan aktivis Lakpesdam NU ini, ke depan NU perlu pendidikan dan kaderisasi yang terpola dan tertata untuk menguatkan jejaring organisasi ulama ini di dalam menggolkan aspirasi warganya. NU harus bergerak dari jama'ah ke jam'iyah. "Ini persoalan serius yang harus ditata oleh NU baik secara institusi maupun secara kultural," tanya Ketua Tim Monitoring Aceh Komnas HAM ini. (cih)