Surabaya, NU Online
Peran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam ikut mencegah maraknya praktik korupsi di Jawa Timur (Jatim) masih sangat diperlukan.
Berdasar laporan Jaringan Kerja Anti Korupsi (JKAK), hingga akhir November tahun 2009 lalu, fenomena korupsi di Jatim mencapai angka 112 kasus, yang tersebar di 28 Kabupaten/Kota. Dari 28 daerah itu, Surabaya tercatat sebagai daerah paling korup. Disusul kemudian Bondowoso, Kediri, Sidoarjo, dan Pasuruan.<>
Demikian disampaikan Biyanto, peneliti dan dosen Prodi Politik Islam IAIN Sunan Ampel, dalam laporannya pada Seminar Nasional Hasil Penelitian, “Memperkuat Peran NGO Berbasis Sosial Keagamaan Dalam Pemberantasan Korupsi dan Perwujudan Integritas Publik”, di Aula Rektorat IAIN Sunan Ampel, Selasa (12/10) kemarin.
Hadir sebagai pembahas pada kegiatan hasil kerjasama dengan Tiri Making Integrity Work tersebut, Ir Wijayanto (Universitas Paramadina), dan Prof Dr Kacung Maridjan (Ketua PBNU), dan Prof Dr Syafiq A Mughni (Ketua PP Muhammadiyah).
Dijelaskan pula, praktik korupsi tersebut menyerang semua lembaga publik, yakni di lingkungan eksekutif, legislatif dan swasta. Bahkan, sebagian besar lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga tergerus oleh penyakit korupsi ini.
Di pemerintahan (eksekutif dan legislatif), praktik korupsi terjadi, salah satunya karena kurang akuntabel dan transparansinya APBD, sejak dari rancangan, penyusunan, hingga realisasinya.
“Itu karenanya, ormas perlu terlibat dalam penyusunan, pengimplementasian dan pengontrolan terhadap APBD. Ini penting karena rakyat sering tidak menyadari bahwa APBD yang ditetapkan pemerintah dengan legislatif sesungguhnya sangat rawan (korupsi),” kata Biyanto.
Sementara itu, Kacung Maridjan, mengatakan, faktor yang menjadi penyebab maraknya korupsi, adalah lemahnya pendidikan mental. Menurutnya, selama ini pendidikan yang diterapkan di negeri ini hanya berorientasi pada terciptanya orang pintar daripada orang jujur.
“Kejujuran adalah elemen pokok (pemberantasan) korupsi. Adapun pendidikan di sekolah adalah kuncinya,” jelas Kacung.
Faktor lainnya, tambah Kacung adalah rancunya pemahaman tentang apa yang disebut korupsi dalam paham keagamaan. Biasanya, rancunya pemahaman ini terjadi di daerah berbasis muslim.
“Di NU sendiri terdapat perbedaan tentang korupsi. Soal amplop, misalnya, apa masuk bisyaroh (tanda terima kasih) atau risywah (suap),” tandasnya.
Oleh sebab itu, Kacung kembali menegaskan, sebagai organisasi terbesar di Indonesia, NU bertekad untuk tetap konsisten dalam mengawal gerakan pemberantasan korupsi.
“NU bertekad untuk menjadi ormas yang terus mengawal gerakan anti korupsi,” pungkasnya. (ahy)
Peran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam ikut mencegah maraknya praktik korupsi di Jawa Timur (Jatim) masih sangat diperlukan.
Berdasar laporan Jaringan Kerja Anti Korupsi (JKAK), hingga akhir November tahun 2009 lalu, fenomena korupsi di Jatim mencapai angka 112 kasus, yang tersebar di 28 Kabupaten/Kota. Dari 28 daerah itu, Surabaya tercatat sebagai daerah paling korup. Disusul kemudian Bondowoso, Kediri, Sidoarjo, dan Pasuruan.<>
Demikian disampaikan Biyanto, peneliti dan dosen Prodi Politik Islam IAIN Sunan Ampel, dalam laporannya pada Seminar Nasional Hasil Penelitian, “Memperkuat Peran NGO Berbasis Sosial Keagamaan Dalam Pemberantasan Korupsi dan Perwujudan Integritas Publik”, di Aula Rektorat IAIN Sunan Ampel, Selasa (12/10) kemarin.
Hadir sebagai pembahas pada kegiatan hasil kerjasama dengan Tiri Making Integrity Work tersebut, Ir Wijayanto (Universitas Paramadina), dan Prof Dr Kacung Maridjan (Ketua PBNU), dan Prof Dr Syafiq A Mughni (Ketua PP Muhammadiyah).
Dijelaskan pula, praktik korupsi tersebut menyerang semua lembaga publik, yakni di lingkungan eksekutif, legislatif dan swasta. Bahkan, sebagian besar lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga tergerus oleh penyakit korupsi ini.
Di pemerintahan (eksekutif dan legislatif), praktik korupsi terjadi, salah satunya karena kurang akuntabel dan transparansinya APBD, sejak dari rancangan, penyusunan, hingga realisasinya.
“Itu karenanya, ormas perlu terlibat dalam penyusunan, pengimplementasian dan pengontrolan terhadap APBD. Ini penting karena rakyat sering tidak menyadari bahwa APBD yang ditetapkan pemerintah dengan legislatif sesungguhnya sangat rawan (korupsi),” kata Biyanto.
Sementara itu, Kacung Maridjan, mengatakan, faktor yang menjadi penyebab maraknya korupsi, adalah lemahnya pendidikan mental. Menurutnya, selama ini pendidikan yang diterapkan di negeri ini hanya berorientasi pada terciptanya orang pintar daripada orang jujur.
“Kejujuran adalah elemen pokok (pemberantasan) korupsi. Adapun pendidikan di sekolah adalah kuncinya,” jelas Kacung.
Faktor lainnya, tambah Kacung adalah rancunya pemahaman tentang apa yang disebut korupsi dalam paham keagamaan. Biasanya, rancunya pemahaman ini terjadi di daerah berbasis muslim.
“Di NU sendiri terdapat perbedaan tentang korupsi. Soal amplop, misalnya, apa masuk bisyaroh (tanda terima kasih) atau risywah (suap),” tandasnya.
Oleh sebab itu, Kacung kembali menegaskan, sebagai organisasi terbesar di Indonesia, NU bertekad untuk tetap konsisten dalam mengawal gerakan pemberantasan korupsi.
“NU bertekad untuk menjadi ormas yang terus mengawal gerakan anti korupsi,” pungkasnya. (ahy)
Terpopuler
1
Koordinator Aksi Demo ODOL Diringkus ke Polda Metro Jaya
2
Inilah Niat Puasa Asyura Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
3
5 Doa Pilihan untuk Hari Asyura 10 Muharram, Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
4
Khutbah Jumat: Memaknai Muharram dan Fluktuasi Kehidupan
5
Khutbah Jumat: Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram
6
10 Muharram Waktu Terjadinya 7 Peristiwa Penting Para Nabi
Terkini
Lihat Semua
