Naikkan BBM, MK harus Periksa SBY

Jakarta, NU Online
Jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, sebaiknya DPR meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dianggap telah berbohong dan melakukan penghianatan terhadap UUD 1945 dan masyarakat untuk tidak menaikkan BBM sampai tahun 2009.

“Janji pemerintah yang tidak akan menaikkan harga BBM sampai tahun 2009 menunjukkkan bahwa pemerintah telah membohongi masyarakat, walaupun alasan yang dikemukakan karena tingginya harga minyak dunia,” kata KH Hasib Wahab, anggota DPR RI di Jakarta, Kamis (22/5).<>

Pengasuh Ponpes Tambak Beras Jombang ini menuturkan, masih terdapat upaya lain yang bisa dilakukan, diantaranya peningkatan produksi minyak, menekan biaya operasi yang dikembalikan ke negara (cost recovery), diversifikasi energi dan optimalisasi pemanfaatan bahan bakar nabati yang banyak terdapat di Indonesia.

Penghematan anggaran negara sebesar 25 trilyun rupiah juga tidak adil karena hanya memperhitungkan penghematan financial, tetapi tidak memikirkan ongkos yang harus dibayar masyarakat dari kenaikan BBM karena akan mempengaruhi kenaikan harga barang lainnya.

“Pemerintah hanya cari jalan pintas dan mencari mudahnya saja, padahal kalau tetap dilaksanakan, akan menambah jumlah warga miskin yang saat ini sudah mencapai 37.14 juta,” tandasnya.

Upaya pemberian kompensasi kepada warga miskin dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), menurut Putra KH Wahab Hasbullah ini juga tak menyelesaikan masalah.

“Kebijakan BLT merupakan kebijakan yang menyebabkan etos kerja masyarakat kita lemah dan akan menyebabkan mental masyarakat kita menjadi mental pengemis,” paparnya.

Gus Hasib menunjukkan sejak kenaikan harga BBM tahun 2005 lalu sebesar 126 persen, jumlah orang miskin semakin meningkat. Pada tahun 2005, jumlah orang miskin sebesar 35.1 juta jiwa, tahun 2006 naik menjadi 39.3 juta jiwa. Tahun 2007 berkurang menjadi 37.14 juta jiwa (BPS Maret 2007). Dikhawatirkan, kemiskinan meningkat kembali seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya akibat kenaikan BBM.

“Pernyataan pemerintah bahwa kenaikan BBM tidak akan menambah orang miskin adalah bentuk pembohongan publik dan satu bukti bahwa pemerintah lari dari tanggung jawab,” katanya. (mkf)