Warta
Nahdliyyin Surakarta Kaji Kebijakan Publik Pemerintah
NU Online · Jumat, 8 April 2011 | 05:51 WIB
Solo, NU Online
Forum Silaturahmi Warga Nahdlatul Ulama Surakarta (Fosminsa) bersama sejumlah elemen masyarakat lain seperti Pattiro, FKKB, MPPS, dan FKKP menggelar kegiatan diskusi kelompok terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan warga Surakarta.
Upaya ini dilakukan untuk mendukung kinerja pemkot sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam mengawal kebijakan publik.<>
Selama ini, dari hasil pembahasan meyimpulkan bahwa program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dinilai belum optimal implementasinya sehingga perlu adanya kerjasama dengan masyarakat, maka forum bersama ini juga sebagai penjembatan sekaligus pengawal antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Amin Rasyadi, salah satu pengurus Fosminsa mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) harus bisa dimanfaatkan masyarakat secara umum guna mengawal kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah kota Surakarta supaya dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan tentunya lebih transparan dan akuntabel.
Memang sejak diterapkan kebijakan UU KIP masyarakat diberi akses untuk bisa memantau program-program pemerintah, hal ini penting sebagai wujud Negara yang demokrasi.
"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mengatasi permasalahan publik, khususnya dalam upaya membongkar ketertutupan informasi publik," Jelas direktur Pattiro, Andwi Joko dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Indal Palace Kamis (7/4).
Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut workshop yang sebelumnya telah dilaksanakan dan menghadirkan pejabat-pejabat penting ditingkat pemerintah kota Surakarta. (ajie/aan)
Forum Silaturahmi Warga Nahdlatul Ulama Surakarta (Fosminsa) bersama sejumlah elemen masyarakat lain seperti Pattiro, FKKB, MPPS, dan FKKP menggelar kegiatan diskusi kelompok terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan warga Surakarta.
Upaya ini dilakukan untuk mendukung kinerja pemkot sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam mengawal kebijakan publik.<>
Selama ini, dari hasil pembahasan meyimpulkan bahwa program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dinilai belum optimal implementasinya sehingga perlu adanya kerjasama dengan masyarakat, maka forum bersama ini juga sebagai penjembatan sekaligus pengawal antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Amin Rasyadi, salah satu pengurus Fosminsa mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) harus bisa dimanfaatkan masyarakat secara umum guna mengawal kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah kota Surakarta supaya dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan tentunya lebih transparan dan akuntabel.
Memang sejak diterapkan kebijakan UU KIP masyarakat diberi akses untuk bisa memantau program-program pemerintah, hal ini penting sebagai wujud Negara yang demokrasi.
"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mengatasi permasalahan publik, khususnya dalam upaya membongkar ketertutupan informasi publik," Jelas direktur Pattiro, Andwi Joko dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Indal Palace Kamis (7/4).
Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut workshop yang sebelumnya telah dilaksanakan dan menghadirkan pejabat-pejabat penting ditingkat pemerintah kota Surakarta. (ajie/aan)
Terpopuler
1
Saat Jamaah Haji Mengambil Inisiatif Berjalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
2
Belasan Tahun Jadi Petugas Pemotongan Hewan Kurban, Riyadi Bagikan Tips Hadapi Sapi Galak
3
Cerpen: Tirakat yang Gagal
4
Meski Indonesia Tak Bisa Lolos Langsung, Peluang Piala Dunia Belum Pernah Sedekat Ini
5
Jamaah Haji Indonesia Diimbau Tak Buru-buru Thawaf Ifadhah, Kecuali Jamaah Kloter Awal
6
Jamaah Haji Indonesia Bersyukur Tuntaskan Fase Armuzna
Terkini
Lihat Semua
