Jakarta, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempermasalahkan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang memperkecil peran MUI sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi halal terhadap produk pangan dan obat-obatan.
"Jika RUU itu memperkuat jaminan produk halal maka itu positif, tetapi jika tidak, maka hanya akan memperlemah," kata Ketua MUI KH Ma`ruf Amin kepada pers di sela seminar "Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Halal di Indonesia" di Jakarta, Kamis.<>
Ia menyesalkan isi draft RUU JPH yang awalnya sudah disepakati pada rapat dengan Komisi VIII DPR bahwa MUI-lah lembaga sertifikasi halal, ternyata belakangan berubah.
"Belakangan kewenangan sertifikasi jadi beralih ke Departemen Agama, atau ke badan di bawah Menteri (Agama -red) yang akan dibentuk nanti. Tentu ini sudah bukan pada jalurnya," katanya.
Menurut dia, pemberian sertifikasi halal suatu produk makanan dan obat-obatan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi bukan oleh lembaga yang tidak berkompeten.
"Nanti semua orang bisa mengeluarkan fatwa ini haram dan itu halal semaunya, mengeluarkan sertifikasi semaunya, sementara MUI sudah 20 tahun berpengalaman dalam melakukan sertifikasi halal," katanya. (ant/mad)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempermasalahkan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang memperkecil peran MUI sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi halal terhadap produk pangan dan obat-obatan.
"Jika RUU itu memperkuat jaminan produk halal maka itu positif, tetapi jika tidak, maka hanya akan memperlemah," kata Ketua MUI KH Ma`ruf Amin kepada pers di sela seminar "Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Halal di Indonesia" di Jakarta, Kamis.<>
Ia menyesalkan isi draft RUU JPH yang awalnya sudah disepakati pada rapat dengan Komisi VIII DPR bahwa MUI-lah lembaga sertifikasi halal, ternyata belakangan berubah.
"Belakangan kewenangan sertifikasi jadi beralih ke Departemen Agama, atau ke badan di bawah Menteri (Agama -red) yang akan dibentuk nanti. Tentu ini sudah bukan pada jalurnya," katanya.
Menurut dia, pemberian sertifikasi halal suatu produk makanan dan obat-obatan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi bukan oleh lembaga yang tidak berkompeten.
"Nanti semua orang bisa mengeluarkan fatwa ini haram dan itu halal semaunya, mengeluarkan sertifikasi semaunya, sementara MUI sudah 20 tahun berpengalaman dalam melakukan sertifikasi halal," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Koordinator Aksi Demo ODOL Diringkus ke Polda Metro Jaya
2
Inilah Niat Puasa Asyura Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
3
5 Doa Pilihan untuk Hari Asyura 10 Muharram, Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
4
Khutbah Jumat: Memaknai Muharram dan Fluktuasi Kehidupan
5
Khutbah Jumat: Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram
6
10 Muharram Waktu Terjadinya 7 Peristiwa Penting Para Nabi
Terkini
Lihat Semua
