MPR-MK Evaluasi Pelaksanaan Reformasi dan Perubahan UUD

Jakarta, NU Online
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat ini akan menggelar seminar “Evaluasi Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi” atau UUD 1945 hasil perubahan. Waktu sepuluh tahun terakhir ini merupakan dinilai telah cukup untuk melakukan evaluasi serius dan mengkaji secara akademik terhadap butir-butir konstitusi yang telah beberapa kali dilakukan perubahan tersebut.

“MPR melihat sepuluh tahun sudah cukup untuk mengevaluasi konstitusi. Setidaknya ada beberapa masalah yang harus segera dilakukan. Banyak peraturan, UUD lama yang sudah tidak sesuai dan tidak berlaku lagi sesuai keadaan, lalu diubah, tapi belum dibuat yang baru,” tandas Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari bersama Wakil Ketua MPR RI HM. Lukman Hakim Saifuddin pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (13/8).<>

Evaluasi itu dilakukan untuk memperingati hari konstitusi sekaligus hari lahir MPR ke 65 pada 18 Agustus mendatang. Sedangkan seminar selama 3 hari mulai 18 sampai 20 Agustus.

Masalah konstitusi yang lainnya adalah ketika terjadi situasi tertentu dalam berbangsa dan bernegara ini, tapi tidak ada yang berwenang untuk mengurusnya. Namun kata Hajriyanto, di saat yang sama semua lembaga negara ingin mengurusnya. Misalnya, kasus flu burung, yang menangani ini Jakarta atau pemerintahan daerah masing-masing sejalan dengan otonomi daerah. Itu antara lain yang mewarnai 10 tahun terakhir terhadap konstitusi.

Karena itu dalam seminar tersebut akan hadir sebagai pembicara antara lain Ketua MK Prof. Dr. Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Adnan Buyung Nasution, Eko Prasodjo (UI), Sadli Isra’, Busyro Muqoddas, Bambang Wijayanto, Kemenkumham Patrialis Akbar, Hardjono (MA), Ketua Komnas HAMIfdal Kasim, Anggito Abimamnyu, Faisal Basri, Hasyim Muzadi, Syafi’ie Ma’arif, Yudi Latif, Kemendagri Gamawan Fauzi, Riyaas Rasyid, Hajriyanto Y. Thohari, Ahmad Farhan Hamid dan masih banyak lagi. (nif)