Meski Mengerdilkan Bangsa Sendiri, Rusdihardjo Tetap Dipertahankan

Jakarta, NU Online
Bagi seorang duta besar, kata "maaf" untuk disampaikan kepada masyarakat atau pemerintah di negara tempatnya bertugas seharusnya tidak dengan mudah diobral. Seorang yang sudah berani menjabat posisi sebagai Duta Besar RI seharusnya bukan seorang yang kerdil, yang hanya karena tuntutan masyarakat di negara tempatnya bertugas untuk meminta maaf, lantas dengan mudah meminta maaf. Apalagi permintaan maaf itu dibumbui dengan kata-kata yang merendahkan bangsa Indonesia, sebagaimana disampaikan Rusdiharjo di depan para pemuda UMNO Malaysia, " Perbuatan itu berakibat dari orang yang lapar, orang lapar ini orang yang marah, orang yang marah ini orang gila," kata Rusdiharjo. Kontan saja pernyataan Rusdiharjo tersebut menuai protes di mana-mana, baik dari dalam negeri dari mulai masyarakat biasa, kalangan anggota DPR-RI,  hingga mantan orang nomor satu di negeri ini. 

Pada hari Senin, (21/02) sebagaimana diberitakan beberapa media cetak yang terbit di Jakarta, sedikitnya 40 orang perwakilan masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, mendatangi kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia  (KBRI) setempat. Mereka meminta Duta Besar Rusdihardjo untuk mundur dari jabatannya.

Perwakilan masyarakat Indonesia tersebut antara lain dari Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Malaysia (PCI NU), Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) se-Malaysia, Fatayat NU, Format Masyarakat Indonesia (Formasi), Peguyuban Masyarakat Bawean, serta DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Perwakilan Khusus Malaysia. "Kami minta Dubes untuk mundur, jika tidak memenuhi tuntutan agar meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas pernyataannya yang dimuat di media Malaysia belum lama ini, " kata juru bicara dari Fatayat NU Malaysia.

Kecaman juga meluncur dari sejumlah anggota DPR-RI, tidak tanggung-tanggung, mereka menilai Rusdiharjo sebagai telah mempermalukan rakyat Indonesia, dan tidak bisa memahami gejolak psikologis bangsa yang merasa diinjak-injak kehormatannya oleh Malaysia.

Tidak hanya Dewan, Mantan Presiden Abdurrahman Wahid misalnya, turut  menyesalkan pernyataan Rusdi bahwa demonstran yang membakar bendera Malaysia adalah orang-orang tidak waras. "Tarik saja dia deh. Dia yang nggak waras. Orang nggak waras kok jadi Dubes," komentar Gus Dur menjawab pertanyaan wartawan di rumahnya, Jl Warung Silah, Ciganjur, Jaksel, Kamis (17/3/).
 
Menurut Gus Dur, Indonesia tidak perlu meminta maaf pada Malaysia.  Ngapain minta maaf? Kalau Malaysia nggak senang, itu urusan Malaysia. (Demo) itu wajar-wajar saja," pendapatnya.
 
Seperti diberitakan, awal pekan ini Rusdihardjo menyampaikan permintaan maaf atas aksi demonstrasi yang menyulut pembakaran bendera negeri jiran terkait rebutan Blok Ambalat. Rusdi menyebut pembakar bendera itu sebagai orang yang lapar, marah dan gila.

Meski pernyataan Rusdihardjo disesalkan banyak pihak, namun bagi Departemen Luar Negeri (Deplu) justeru masih dianggap wajar. Menurut Deplu, dari sisi normatif penyataan Rusdihardjo dinilai logis, karena Undang-Undang melarang menodai bendera negara lain.  

Atas dasar itu, Deplu  tidak akan mencopot Rusdihardjo.  Deplu kembali berkilah, bahwa   permintaan maaf Rusdihardjo tidak terkait dengan sengketa Blok Ambalat, tetapi pembakaran bendera Malaysia.

Apalagi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dengan Rusdihardjo, Rabu (23/3), tidak menyimpulkan perlunya pergantian Rusdihardjo. "Saya kira kesimpulan rapat kerja dengan DPR tidak demikian," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/3).

Menurut Hassan, Deplu juga sudah memanggil dan meminta keterangan Rusdihardjo. Hasilnya sama dengan apa yang disampaikan ke DPR. Artinya, Rusdihardjo menyampaikan permintaan maaf bukan dalam kaitan sengketa Blok Ambalat, tapi dalam kaitan pembakaran bendera Malaysia. "Yang menurut Dubes dan dapat saya mengerti, konteks hukum kita tentang pembakaran atribut kenegaraan asing merupakan tindakan pidana," kata Menlu.

Menlu menyatakan, Deplu tidak akan meladeni permintaan sekelompok masyarakat yang menginginkan pencopotan Rusdihardjo. "Kalau kita meladeni permintaan sekelompok masyarakat, masyarakat Indonesia itu 270 juta, wakil-wakil rakyat di DPR dalam pertemuan kemarin kan tidak menyimpulkan seperti yang disampaikan masyarakat itu," demikian Menlu. (Dul)