Jakarta, NU Online
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) Lukman Edy menyatakan siap untuk bekerjasama dengan Lembaga Dakwah NU (LDNU) untuk membantu mengembangkan kehidupan sosial keagamaan di kawasan yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal.
Pola baru ini merupakan bagian dari pendekatan untuk penguatan kelembagaan di desa melalui jaringan dai dan muballigh yang digagas oleh Meneg PDT.<>
âKita siap berpartisipasi dengan LDNU asal dakwahnya memakai pola gerakan pro aktif kepada masyarakat dan struktur organisasinya berjalan dengan baik dari pusat sampai ke desa,â katanya dalam Halaqah Ahlusunnah wal Jamaah di Gedung PBNU, Rabu (29/4).
Lukman Edy juga menyatakan siap untuk memfasilitasi para dai untuk penguatan kapasitas para dai agar kamampuannya lebih komprehensif, terutama dalam materi penguatan gerakan kemasyarakatan untuk meningkatkan perekonomian.
Pemahaman para dai akan aspek penguatan ekonomi masyarakat menurutnya sangat penting mengingat masalah ekonomi telah menjadi mainstream pembangunan dengan isu-isu seperti kebijakan ekonomi, pengangguran, kualitas SDM, dan lainnya.
Tak hanya itu, ia juga akan berupaya membantu agar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LDNU dalam menjalankan dakwahnya diperbaiki untuk melancarkan kegiatan dakwah.
Dikatakannya, saat ini banyak sekali program pemerintah yang bisa melibatkan kalangan pesantren dan dai, misalnya program PNPM Mandiri. Sayangnya, program yang 100 persen dikelola oleh masyarakat ini lebih banyak melibatkan kalangan LSM daripada pesantren.
âMereka manggil kiai untuk mengumpulkan masyarakat. Kenapa tidak kita potong birokrasinya, para ustadz kita bekali dengan muatan pemberdayaan masyarakat dan peluang ini bisa kita pakai bersama,â tandasnya.
Dijelaskannya, Kementerian PDT saat ini tengah mengajukan RUU Pembangunan Pedesaan yang saat ini tengah dibahas di DPR. Salah satu aspek penting yang diusulkan adalah upaya mewujudkan 10 persen anggaran untuk kepentingan pembangunan desa untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan.
Jika upaya memfokuskan pembangunan dimulai dari pedesaan ini berhasil, maka sekitar 100 trilyun anggaran akan masuk desa, dan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.5-2 milyar per tahun. Ini tentu akan melibatkan para tokoh masyarakat yang berasal dari pesantren
âMuballligh LDNU bisa dikumpulkan untuk mengadakan pelatihan, kami ingin mereka dibekali kemampuan untuk menggerakkan kemampuan ekonomi desa, bagaimana membuat fokus group di desa, memberikan penguatan perencanaan pengembangan ekonomi, bagaimana melaksanakannya dengan baik, yang penting daripada itu, mempertanggungjawabkan program-program ini,â imbuhnya. (mkf)
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) Lukman Edy menyatakan siap untuk bekerjasama dengan Lembaga Dakwah NU (LDNU) untuk membantu mengembangkan kehidupan sosial keagamaan di kawasan yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal.
Pola baru ini merupakan bagian dari pendekatan untuk penguatan kelembagaan di desa melalui jaringan dai dan muballigh yang digagas oleh Meneg PDT.<>
âKita siap berpartisipasi dengan LDNU asal dakwahnya memakai pola gerakan pro aktif kepada masyarakat dan struktur organisasinya berjalan dengan baik dari pusat sampai ke desa,â katanya dalam Halaqah Ahlusunnah wal Jamaah di Gedung PBNU, Rabu (29/4).
Lukman Edy juga menyatakan siap untuk memfasilitasi para dai untuk penguatan kapasitas para dai agar kamampuannya lebih komprehensif, terutama dalam materi penguatan gerakan kemasyarakatan untuk meningkatkan perekonomian.
Pemahaman para dai akan aspek penguatan ekonomi masyarakat menurutnya sangat penting mengingat masalah ekonomi telah menjadi mainstream pembangunan dengan isu-isu seperti kebijakan ekonomi, pengangguran, kualitas SDM, dan lainnya.
Tak hanya itu, ia juga akan berupaya membantu agar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LDNU dalam menjalankan dakwahnya diperbaiki untuk melancarkan kegiatan dakwah.
Dikatakannya, saat ini banyak sekali program pemerintah yang bisa melibatkan kalangan pesantren dan dai, misalnya program PNPM Mandiri. Sayangnya, program yang 100 persen dikelola oleh masyarakat ini lebih banyak melibatkan kalangan LSM daripada pesantren.
âMereka manggil kiai untuk mengumpulkan masyarakat. Kenapa tidak kita potong birokrasinya, para ustadz kita bekali dengan muatan pemberdayaan masyarakat dan peluang ini bisa kita pakai bersama,â tandasnya.
Dijelaskannya, Kementerian PDT saat ini tengah mengajukan RUU Pembangunan Pedesaan yang saat ini tengah dibahas di DPR. Salah satu aspek penting yang diusulkan adalah upaya mewujudkan 10 persen anggaran untuk kepentingan pembangunan desa untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan.
Jika upaya memfokuskan pembangunan dimulai dari pedesaan ini berhasil, maka sekitar 100 trilyun anggaran akan masuk desa, dan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.5-2 milyar per tahun. Ini tentu akan melibatkan para tokoh masyarakat yang berasal dari pesantren
âMuballligh LDNU bisa dikumpulkan untuk mengadakan pelatihan, kami ingin mereka dibekali kemampuan untuk menggerakkan kemampuan ekonomi desa, bagaimana membuat fokus group di desa, memberikan penguatan perencanaan pengembangan ekonomi, bagaimana melaksanakannya dengan baik, yang penting daripada itu, mempertanggungjawabkan program-program ini,â imbuhnya. (mkf)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
2
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
3
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
4
Khutbah Jumat: Menjaga Keluarga dari Konten Negatif di Era Media Sosial
5
PCNU Kota Bandung Luncurkan Business Center, Bangun Kemandirian Ekonomi Umat
6
Rezeki dari Cara yang Haram, Masihkah Disebut Pemberian Allah?
Terkini
Lihat Semua
