Medan, NU Online
DPR RI dan Majelis Ulama Islam (MUI) segera menurunkan tim pencari fakta (TPF) ke Medan guna menyelidiki banyaknya masjid di Kota Medan yang dirubuhkan oleh pihak pengembang di kota itu. Khususnya kasus perubuhan Masjid Al Ikhlas yang berlokasi di Jalan Timor, Medan.
Senin (27/6) besok, Komisi I DPR RI segera mendatangi Pangdam I/Bukit Barisan yang dinilai paling bertanggungjawab dalam perubuhan masjid tersebut. DPR dan MUI akan langsung meninjau masjid yang telah dirubuhkan, serta beberapa dan masjid lainnya yang kini terancam mengalami nasib serupa dengan dalih untuk pengembangan perekonomian.<>
Sekretaris Umum Forum Ummat Islam (FUI) Medan Indra Buana Tanjung, mengatakan, sebelumnya beberapa delegasi ormas Islam Sumut dipimpin Ustad Heriansyah, mengunjungi DPR RI yang diterima Ketua Komisi I Mahfud Sidik (Fraksi PKS) di Senayan Jakarta, Senin lalu.
"Terkait ini Komisi I DPR RI langsung menyurati Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono,” kata Indra Buana yang ditemui wartawan di reruntuhan Masjid Raudhatul Islam yang berada di Gang Peringatan, Lingkungan XI Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (25/6/2011).
Terkait masalah Masjid Raudhatul Islam yang dirubuhkan pengembang, mereka telah memperakarakan ke PTUN Medan, dan persidangan sudah berlangsung beberapa kali.
Sebelumnya Asintel Kodam I/BB, Kolonel (Art) Andi S, kepada wartawan menjelaskan, tanah tempat berdirinya Markas Hubdam I/BB dan masjid merupakan bekas KNIL. Kemudian diambil alih Negara, dan dikuasai Departemen Keuangan. Kodam I/BB, kemudian meminjam tanah untuk pendirian markas Hubdam I/BB.
Redaktur : Syaifullah Amin
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua