Masdar: NU Sebaiknya Jalankan Fungsi Kontrol Kekuasaan

Jakarta, NU Online
Ketua Pelaksana Harian PBNU H. Masdar F. Mas’udi berpendapat bahwa sebaiknya proses politik yang dijalankan oleh NU adalah bagaimana kekuasaan itu diatur supaya terkontrol untuk memberdayakan rakyat. Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi “Masa Depan NU (Kembali ke Khittah 1926 atau Kekuasaan)” di kantor PP Lakpesdam NU, Selasa.

Dijelaskannya, saat ini otoritas negara hampir tunggal. Semua parpol juga menjadi bagian dari kekuasaan. Ormas dalam banyak hal juga berusaha mendekati kekuasaan untuk memperoleh akses sumberdaya yang ada pada kekuasaan tersebut. “Yang berani untuk beroposisi lemah sekali. Dalam hal ini seharusnya peran NU secara kelembagaan sangat penting karena NU memiliki grassroot yang kuat, dan lebih independen,” ungkapnya.

NU mungkin dapat menjalankan peran ini secara lebih baik daripada organisasi massa lainnya. Dicontohkannya bahwa Muhammadiyah mungkin akan mengalami kesulitan karena banyak kadernya yang menjadi birokrat sehingga mereka akan segan untuk mengkritiknya. Secara kelembagaanpun, Muhammadiyah mendukung Amin Rais.

Dalam hal ini, kebanyakan elit NU berada di luar kekuasaan. Mereka menjadi kyai ataupun tokoh berpengaruh di berbagai daerah yang cenderung bebas dari kekuasaan sehingga ke atas, mereka dapat independen sedangkan ke bawah, mereka juga memiliki akar yang kuat sehingga fungsi kontrol dapat dijalankan dengan baik.

Namun ditambahkannya bahwa untuk tetap independen, hal ini sekarang cukup sulit karena bagaimanapun juga para kyai yang memiliki pesantren harus membiayai lembaga pendidikan tersebut yang tentu saja jumlahnya tidak sedikit. “Banyak dari mereka yang mendekati kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya yang dimiliki kekuasaan tersebut,” tegasnya.

Hal ini berbeda dengan para kyai zaman 50-an yang sangat independen. Mereka didukung oleh elit lokal dari kalangan petani. Tetapi akibat modernisasi yang memiskinkan petani, daya dukung tersebut tidak ada lagi. Persoalan lain adalah birokratisasi pendidikan yang menyebabkan naiknya biaya pendidikan.

Berkaitan dengan penonaktifan kepengurusan PBNU, Ketua P3M tersebut menjelaskan bahwa fungsi sebenarnya bukan untuk memutus jaringan dalam NU akan tetapi sebagai simbolisasi dari netralitas NU agar tidak digunakan sebagai alat politik praktis dan ini diterima dengan lapang dada oleh meeka. “Para kyai di NU lebih dikenal oleh masyarakat karena figurnya, bukan karena jabatan strukturnya di NU,” tambahnya.

Berkaitan dengan para pengurus NU yang menjadi tim sukses tapi tidak mau non aktif, Masdar menjelaskan bahwa sanksinya berupa sanksi moral dan sosial. Karena itulah, ia mengharapkan agar anak-anak muda NU berteriak jika melihat pelanggaran ini.(mkf)