Manuver Elite Politik Jangan Abaikan Basis ke-Indonesia-an

Jakarta, NU Online
Manuver elite politik yang sibuk menjajaki koalisi disoroti tokoh-tokoh daerah yang tergabung dalam Forum Percepatan Pembangunan Wilayah (Poros Daerah) dan forum ini mengingatkan agar manuver itu tidak mengabaikan basis ke-Indonesia-an.

 "Hakekatnya Indonesia tidak didirikan partai politik. Tapi, didirikan elemen dari berbagai daerah," kata Wakil Ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Poros Daerah Laode Ida di Gedung DPD di Senayan Jakarta, Selasa.<>

Laode didampingi, antara lain, AR Maklin (mantan Sekretaris Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia/PPKTI), Abdul Karim DL (mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar/PB Alkhairaat), Julius Bobo (mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), dan Sugeng Budiharsono (mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Bangsa/UNB).Sebelumnya, pada Kamis (16/4), Forum Daerah juga menyatakan hal yang sama. Poros Daerah menilai manuver elite politik cenderung mengabaikan daerah-daerah sebagai basis mengelola ke-Indonesia-an.

Laode Ida menyatakan, kalau hanya partai-partai yang mengelola ke-Indonesia-an, negara-bangsa ini tidak akan ke era perbaikan, tetapi ke era kehancuran. "Karena libodo kekuasaan mereka yang kuat sebagai politisi, nilai-nilai kebangsaan cenderung dihilangkan," katanya.

Tokoh yang merepresentasikan daerah-daerah ini mendeklarasikan Poros Daerah di Jakarta tanggal 15 April 2009. Tujuannya, mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah-daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, khususnya di daerah tertinggal.Pernyataan Poros Daerah, kata Laode, tidak ditujukan untuk mendukung pasangan calon presiden/wakil presiden yang diajukan partai tertentu. Tidak juga ditujukan untuk mengajukan figur tertentu sebagai calon presiden/wakil presiden yang mewakili daerah-daerah. Yang terpenting, pasangan calon presiden/wakil presiden berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah serta memperkuat sistem presidensial dan sistem bikameral.

Poros Daerah menyatakan, gerakan politisi partai-partai tidak mengindikasikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan daerah-daerah sesuai dengan prinsip pemerataan antarwilayah. "Tidak terdapat korelasi antara pembangunan politik dengan pembangunan dan kemajuan daerah-daerah sehingga ketimpangan peningkatan kesejahteraan rakyat akan terus menerus terjadi," katanya.

Gerakan politisi partai-partai tersebut sangat pragmatis. Sebelum Pemilu DPR/DPD/DPRD, kampanye partai-partai berdasarkan platform dan program yang berbeda-beda. Tetapi setelahnya dan sebelum Pemilu Presiden/Wakil Presiden, koalisi bukan berdasarkan kesamaan platform dan program.Seharusnya, slogan "Daerah Maju, Indonesia Maju" menjadi visi Indonesia untuk periode 2009-2014 yang menjadikan daerah-daerah sebagai basis mengelola ke-Indonesia-an, pembangunan yang memperhatikan potensi lokal serta kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. (ant/mad)