Konsep Khilafah Perlu Disesuaikan dengan Konteks Kekinian

Bogor, NU Online
Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf menyampaikan bahwa konstitusi harus berkaitan nyata dengan pendidikan, kesejahteraan, dan kelayakan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan isi Piagam Madinah.

Meskipun negara bangsa adalah suatu hal yang tidak disinggung dalam Al Qur’an, bukan berarti pendirian negara khilafah (yang disinggung dalam Al-Quran) adalah harga mati. Perlu kajian yang arif, syar’i, dan dewasa untuk mematenkan sistem tersebut dalam konteks kekinian.<>

Pemikiran ini disampaikannya dalam seminar Cinta Indonesia” dengan tema “Internalisasi Pribadi Muslim dan Jiwa Nasionalisme sebagai Kedewasaan Berbangsa dan Bernegara” yang bertempat di Auditorium Toyib Hadiwijaya, Fakultas Pertanian IPB yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Institute Pertanian Bogor (KMNU IPB), Ahad (30/5).

Hal tersebut disebabkan sistem tersebut tidaklah dapat menjadikan umat Islam lebih toleran dengan umat lain. Justru akan memunculkan pemikiran sektarian, yang pada akhirnya menghancurkan negara itu sendiri. Yang dibutuhkan adalah persatuan yang diwujudkan melalui hubungan harmonis dengan umat lain.

Disinggung pula tentang wacana libelarisasi yang melanda kalangan santri. Menurut beliau, ilmu adalah necessary condition ketika seseorang berpikiran modern dan progresif. 

Namun, ketika pemikiran yang modern tidak didasari dengan ilmu yang kuat dan pemahaman akan hakikat ilmu secara yang mendalam, maka akan terjadi distorsi pemikiran yang merupakan titik tolak munculnya pemikiran-pemikiran Islam liberal. Poin ketiga, adalah akhlakul karimah. Ketiga  poin tersebut membentuk suatu model pembentukan karakter ‘insan kamil’. 

“Republik ini akan diwariskan kepada anak cucu kita. Itulah yang menjadi kewajiban utama. Setelah kita memperoleh kemerdekaan di rumah tangga sendiri (Indonesia), maka agenda yang selanjutnya adalah membangun Islam. PR besar bagi bangsa ini adalah merdeka di negeri sendiri.

Pemikiran sekterian yang dianut oleh Iran, Irak, dan Arab Saudi menyebabkan ‘hancurnya’ negara tersebut,” ungkap Pak Baso, dalam menjawab wacana krisis identitas generasi muda tentang kebanggan bernegara dan tantangan arus pemikiran gerakan Islam transnasional yang sekarang ini tengah gencar di Indonesia. 

PR besar tentang distorsi identitas generasi muda harus diawali dengan reformasi pemikiran agar bangsa ini dapat kita wariskan kepada anak cucu kita secara utuh dan berkarakter (mad)